Diketahui, perkara ini sempat dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada pertengahan 2009 lalu. Namun Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang memerintahkan melanjutkan penyidikan.
"Kalau diperintahkan untuk dibuka kembali (kasus), ya dibuka. Itu kan perintah hakim. Mutlak dilaksanakan," kata Wakil Jaksa Agung Darmono di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (23/05).
Darmono mengakui, pertimbangan untuk menghentikan perkara Fadel saat itu karena tidak cukup bukti untuk dilanjutkan proses penyidikannya.
"Kalau dilanjutkan (penyidikan) dan ternyata cukup pembuktiannya maka kasusnya dilimpahkan ke pengadilan," sambungnya.
Sementara itu saat dihubungi secara terpisah, Kepala Seksi penerangan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Mulyadi menjelaskan dibukanya kembali penyidikan perkara ini dikarenakan adanya gugatan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.
"Kami sekarang ekspos perkara dulu. Dan periksa saksi dari anggota DPRD Gorontalo. Belum menjadwalkan pemeriksaan pak Fadel," jelas Mulyadi menegaskan.
Diketahui, kasus ini bermula dari keputusan bersama antara Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dengan Ketua DPRD Goronyalo Amir Piola Isa. Keputusan itu menyatakan ada dana sisa penggunaan anggaran provinsi Gorontalo 2001 sebesar Rp5,4 miliar dibagi-bagikan kepada 45 anggota DPRD Gorontalo.
Seharusnya uang tersebut dikembalikan ke kas negara. Sementara, Amir Piola sendiri saat ini telah dijatuhi hukuman selama 1 tahun enam bulan penjara. (frida astuti(eko/col)