Permintaan maaf yang disampaikan presiden tidak cukup untuk menjawab kebutuhan keluarga korban yang mencari keadilan.
"Meminta maaf hanya kata. Kami tidak butuh kata maaf dari presiden tapi tindakan konkrit dari seorang pemimpin bangsa. Tahun 2005, SBY bilang akan mengusut peristiwa ini, sampai saat ini kami masih menunggu," tegas Sandy, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2008, dalam konferensi pers terkait Tragedi Trisakti di kampus Trisakti, Jakarta, Kamis (10/5).
Tragedi Semanggi adalah peristiwa penembakan mahasiswa pada 12 Mei 1998 saat menuntut Mantan Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti dan melukai puluhan mahasiswa lainnya.
Sandy menuturkan terjadi "ping-pong" atau saling lempar antarlembaga negara dalam penyelesaian Tragedi Trisakti.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, presiden tak urung mengeluarkan keputusan presiden (keppres) untuk membentuk pengadilan ad hoc HAM.
Di sisi lain, panitia khusus (pansus) Semanggi I dan Semanggi II yang dibentuk oleh DPR tahun 2000, tidak merekomendasikan kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat. Kejaksaan Agung juga menolak menaikkan status kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan meski sudah menerima berkas-berkas dari Komnas HAM.
"Sebenarnya sudah jelas, presiden tinggal mengeluarkan keppres untuk membentuk pengadilan ad hoc HAM, tapi entah mengapa tarikan politik begitu kuat," kata Sandy.
Dia mengatakan, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti memiliki tiga tuntutan. Pertama, kesejahteraan keluarga korban, kedua, pemerintah menjadikan tanggal 12 Mei sebagai hari reformasi nasional, dan ketiga, pengusutan kasus hingga tuntas.
"Sampai saat ini kami belum melihat adanya itikad baik dari para pejabat instansi yang bertanggung jawab dalam kasus ini," ujarnya.
Menteri Tim Penyelesaian Kasus 12 Mei 1998, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, Harris Naga Putra, mengatakan presiden atau lembaga negara sudah berulang kali membentuk tim penyelesaian Tragedi Semanggi, tapi tidak pernah berujung jelas. Misalnya, Pansus Semanggi I dan Semanggi II oleh DPR yang dibubarkan karena tujuh dari 10 fraksi tidak mengakui kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat.
Paling baru adalah tim bentukan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Setelah dibentuk, tim tersebut juga tidak mengeluarkan hasil yang jelas.
"Sudah sering sekali presiden atau lembaga negara membentuk tim-tim sebagai angin surga saja. Yang memberi titik cerah di awal tapi gelap di akhir," kata Harris, mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2010.
Dalam peringatan Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar sejumlah acara antara lain ziarah ke makam empat "pahlawan reformasi" yang tewas tertembak yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.
Tepat hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 pukul 08.00 WIB, mereka akan menggelar upacara di monumen 12 Mei Kampus A Universitas Trisakti Grogol Jakarta. Kemudian dilanjutkan aksi kampanye 12 Mei dan malam renungan di Bundaran Hotel Indonesia mulai pukul 13.00 WIB.
Dalam peristiwa Tragedi Trisakti, empat mahasiswa yang tewas ditembak saat berada di dalam kampus dengan peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada.(col/joyo)