"Indonesia harus mewaspadai pertumbuhan utang luar negeri yang meningkat pesat lima tahun terakhir. Pemerintah harus melakukan transformasi kebijakan utang dari yang hanya berbasis jasa keuangan (utang untuk menutup defisit atau utang untuk utang) ke arah peningkatan produktivitas ekonomi riil masyarakat," kata anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta di Jakarta, Minggu (20/5).
Utang luar negeri Indonesia, menurut dia, kebanyakan dipergunakan untuk sektor keuangan dibandingkan untuk sektor ekonomi riil. Sekitar 39,6 persen utang luar negeri Indonesia dipergunakan untuk sektor keuangan.
Data BI 2012 menyebutkan, pada 2006 total utang luar negeri Indonesia US$ 132,63 miliar, sedangkan pada 2011 telah menjadi US$ 221,60 miliar. Utang luar negeri 2011 didominasi utang luar negeri pemerintah dan bank sentral berjumlah US$ 119,56 miliar, dibanding utang swasta US$ 102,04 miliar.
"Besarnya jumlah utang pemerintah tersebut ternyata tidak menunjukkan korelasi signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang indikatornya ditunjukkan oleh perbaikan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti infrastruktur (energi dan transportasi), pendidikan maupun kesehatan," kata politisi PDIP ini.
Posisi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, tutur dia, masihlah lebih rendah dibandingkan negara Thainland, Malaysia. Begitu juga dengan daya saing dan kemudahan melakukan usaha (doing business) masih lebih rendah dibanding negara-negara tersebut.
Sekitar 39,6 persen utang luar negeri Indonesia digunakan untuk sektor keuangan dan hanya 9,3 persen yang digunakan untuk upaya perbaikan listrik, gas dan air bersih dan 4,7 persen dipergunakan untuk pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan untuk sektor pertanian yang terkait langsung dengan ketahanan pangan hanya 3,0 persen.
Sementara utang luar negeri sektor swasta sebesar 58,3 persen untuk sektor produktif seperti transportasi, komunikasi, energi, kelistrikan, air bersih, pertambangan dan manufaktur.
"Dengan model kebijakan utang luar negeri pemerintah seperti ini, maka keuangan negara akan berada pada sisi yang rawan dalam menghadapi krisis keuangan global. Apalagi saat ini kita dihadapkan pada kecenderungan defisit neraca pembayaran terus meningkat dari minus US$ 1,6 miliar pada triwulan IV 2011 menjadi minus US$ 2,9 miliar pada triwulan I 2012," urai Arif.
Menurut dia, sudah saatnya pemerintah melakukan perubahan fundamental pada kebijakan utangnya secara keselurahan yang dapat dimulai dari proses penyusunan nota keuangan RAPBN 2013(ida/deva)