Satelit9.com,Jakarta-Pernyataan yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) ibarat lembaga swadaya masyarakat (LSM) blueprint merah diamini Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.Hal itu lantaran DPD RI tidak memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih dalam mengambil keputusan seperti halnya DPR RI.
"Fungsi DPD tidak menggigit karena desain konstitusinya salah, jadi suara dia hanya sekedar suara yang tidak didengar oleh DPR. Dan itu yang diibaratkan seperti DPD bagaikan LSM ber-plat merah," kata Margarito dalam diskusi yang bertema 'Urgensi Konstitusi Baru' di Hotel Acacia, Jakarta, Sabtu (1/9).
Hemat dia, saat ini peraturan atau konstitusi yang mengatur dan membatasi kewenangan DPD RI itu sangatlah salah dan telah merusak sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, peraturan yang membatasi kewenangan DPD haruslah ditata dan diubah kembali.
"Jadi itu yang saya bilang salah. Kalau demokrasi kita mau sehat ya harus kita tata. Jadi kalau menurut saya, okelah jangkauannya tidak perlu luas, jadi hanya otonomi daerah, pemekaran wilayah, dan pajak, tapi dia harus bisa diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan itu baru beres dan sehat kita," terang dia.
Makanya, dia berharap DPD harus diberikan kewenangan dalam mengambil keputusan bersama-sama dengan DPR baik dalam pembentukan Undang-Undang, bahkan juga bisa mengambil keputusan dalam memilih dan mempromosikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) atau Kapolda di daerah.
"Oleh karena itu kita berharap berikanlah kewenangan oleh DPD untuk mengawasi orang-orang yang berkewenangan dalam penegakan hukum yang ada didaerah. Dengan demikian penegakan demokrasi di indonesia menjadi lebih adil dan baik," tandas dia(@cool/adi)