Dokumen setebal 233 halaman yang berjudul "Laporan Konflik Nepal" yang diterbitkan Senin itu merinci kejahatan-kejahatan yang dilakukan semua pihak selama perang saudara satu dasawarsa di negara Himalaya tersebut, yang berakhir pada 2006.
Laporan itu mengecam pihak berwenang Nepal karena tidak membawa ke pengadilan para pelaku ribuan pelanggaran HAM serius selama konflik, yang mengakibatkan lebih dari 16.000 orang tewas dan 1.000 lainnya hilang.
Kementerian Luar Negeri Nepal mengatakan, kesimpulan laporan itu di luar konteks dan tidak relevan.
"Dokumen itu dipersiapkan tanpa persetujuan terlebih dulu dari pemerintah dan tanpa pembahasan yang tepat dengan pihak yang berkepentingan", kata kementerian tersebut.
Menurut kementerian itu, pemerintah telah meminta PBB tidak menerbitkan laporan tersebut dan Nepal sudah memulai proses peradilannya sendiri untuk menangani pelanggaran HAM.
Mantan pemberontak, yang kini memimpin pemerintah sementara, berkomitmen mencari cara untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran dan menjamin keadilan dan ganti rugi bagi korban.
Sebagian besar pelanggaran HAM yang tercatat dalam laporan itu terkait dengan penghilangan orang, eksekusi, penahanan sewenang-wenang, serta penyiksaan dan kekerasan seksual.(adi)