.jpg)
Masalah keistimewaan Yogyakarta pernah menjadi perdebatan ramai. Penunjukan langsung Sultan Yogyakarta sebagai Gubernur DIY dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi. Itulah yang memunculkan pemikiran untuk mengubah penetapan Gubernur DIY melalui penunjukan.
Sejarah pembentukan Republik ini sejak awal menetapkan dua provinsi mempunyai hak istimewa yaitu Aceh Darussalam dan Yogyakarta. Sementara itu karena juga menjadi ibu kota negara, Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus. Demikian pula Papua yang kemudian diberikan otonomi khusus.
Terhadap keistimewaan yang diberikan kepada empat provinsi tersebut, kita memang harus menerimanya sebagai bagian dari sejarah. Tidak bisa kemudian kita hanya mempersoalkannya dengan cara pandang sekarang tanpa memperhatikan konteks sejarah.
Kita sudah melihat akibatnya ketika kita melepas konteks sejarah itu, pada saat pembahasan RUU mengenai Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta merasa tidak dihargai lagi sumbangsih yang pernah mereka berikan ketika mendukung kemerdekaan Indonesia.
Beruntunglah kita semua segera sadar dan tidak lalu harus membuang-buang energi secara percuma. Kita hormati keistimewaan Yogyakarta termasuk dengan penunjukan Sultan Yogyakarta sebagai Gubernur DIY tanpa harus dilihat sebagai pengingkaran terhadap sistem demokrasi.
Selanjutnya yang lebih penting dilakukan adalah bagaimana Gubernur DIY sebagai seorang kepala daerah mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat Yogyakarta. Pada akhirnya sistem politik hanyalah sekadar alat. Tujuannya bukan untuk mendapatkan kekuasaannya, tetapi bagaimana membuat kekuasaan itu bisa memakmurkan kehidupan rakyat.
Rakyat sendiri tidak akan mempersoalkan pemimpin yang diktator sepanjang ia mampu melayani rakyat dan membuat kehidupan seluruh rakyat menjadi lebih baik. Sebaliknya rakyat akan lebih bersoal ketika pemimpin yang demokratis tidak mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada yang dipimpinnya.
Inilah tantangan yang harus dihadapi Sultan Hamengkubuwono X. Bagaimana keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta tidak hanya dinikmati oleh dirinya, tetapi memberi manfaat yang optimal kepada seluruh rakyat yang tinggal di Yogyakarta.
Dengan pengalaman selama ini sebagai Kepala Daerah di Yogyakarta, tentu Sultan Hamengkubuwono X sudah mengerti persoalan yang dihadapi masyarakat di daerahnya. Sejauh ini tentunya juga sudah dilakukan berbagai upaya untuk menjawab persoalan yang ada.
Hanya saja ada proses yang harus dilalui. Segala langkah yang sudah ditempuh tidak otomatis langsung bisa menghasilkan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Ada yang sudah berjalan dengan baik, tetapi tentu ada yang tidak cocok dalam pelaksanaannya.
Segala kekurangan yang ada dari berbagai kebijakan yang sudah diambil, kini terbuka untuk bisa dikoreksi dan diperbaiki. Sementara kebijakan yang sudah baik harus terus didorong untuk bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Tugas yang harus dilakukan pemimpin adalah turun ke bawah mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. Dialog langsung dengan masyarakatlah, yang akan membuka wawasan pemimpin tentang apa persoalan yang dihadapi.
Selanjutnya tugas pemimpin adalah mengambil keputusan. Bahkan keputusan itu seringkali tidak mudah karena tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Tetapi itulah tantangan dari seorang pemimpin yang tidak mungkin terus bersikap populis.
Satu hal yang bisa menjadi pegangan bagi Sultan Hamengkubuwono X untuk berhasil adalah pengalaman baik dari sultan-sultan terdahulu. Paling tidak Sultan Hamengkubuwono IX bisa dijadikan panutan, karena ia adalah pemimpin yang sangat peduli pada rakyatnya.
Sultan yang merakyat, itulah yang tentunya didambakan masyarakat Yogyakarta. Dengan kebersamaan itulah lalu Sultan Hamengkubuwono X bisa membangun Yogyakarta dan mengangkat kesejahteraan rakyat di sana.