Satelit9.com,Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
menyikapi secara dingin, penilaian dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara (Kemenpan), terkait hasil pelayanan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) DKI Jakarta yang dianggapnya cukup.
Alumni lulusan Fakultas Kehutanan itu, malah justru tidak tahu kalau kinerja PNS Jakarta dinilai cukup dan akan mendapat penghargaan. Menurutnya, dia baru baca berita itu dari media tadi pagi. Dia pun menyarankan agar Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama, yang akan mewakili untuk menerima penghargaan tersebut.
"Cukup gimana, gak jelas dapat penghargaan. Gak tau ya, lha iya itu dapat penghargaan gak tau. Saya gak tau, tadi baca dimana gitu, nanti yang ngambil pak Ahok," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (27/3/2013).
Namun demikian, yang dimaksud pelayanan publik menurut Jokowi, tidak hanya untuk mengurus KTP saja, tapi bagaimana pelayanan itu juga terbukti di Pasar, Terminal, Tiketing dan KJS itu juga yang dimaksud pelayanan publik berhasil.
Dirinya juga menyadari, kalau pelayanan publik baru saja dimulai Pemprov DKI sehingga masih belum bisa di nilai seperti apa.
"Orang dimulai aja belum, dimulai dari sistem-sistem online, tiketing, itu kan pelayanan, KJS, itu pelayanan publik lho bukan ngurus KTP aja. semuanya melayani pedagang pasar dipasar, itu pelayanan publik," paparnya.
Seperti diberitakan, semenjak awal Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di lantik, sistem birokrasi satu persatu mulai diperbaiki, antara lain pelayanan publik yang di lakukan para PNS di Jakarta mendapat perhatian serius keduanya.
Alumni lulusan Fakultas Kehutanan itu, malah justru tidak tahu kalau kinerja PNS Jakarta dinilai cukup dan akan mendapat penghargaan. Menurutnya, dia baru baca berita itu dari media tadi pagi. Dia pun menyarankan agar Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama, yang akan mewakili untuk menerima penghargaan tersebut.
"Cukup gimana, gak jelas dapat penghargaan. Gak tau ya, lha iya itu dapat penghargaan gak tau. Saya gak tau, tadi baca dimana gitu, nanti yang ngambil pak Ahok," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (27/3/2013).
Namun demikian, yang dimaksud pelayanan publik menurut Jokowi, tidak hanya untuk mengurus KTP saja, tapi bagaimana pelayanan itu juga terbukti di Pasar, Terminal, Tiketing dan KJS itu juga yang dimaksud pelayanan publik berhasil.
Dirinya juga menyadari, kalau pelayanan publik baru saja dimulai Pemprov DKI sehingga masih belum bisa di nilai seperti apa.
"Orang dimulai aja belum, dimulai dari sistem-sistem online, tiketing, itu kan pelayanan, KJS, itu pelayanan publik lho bukan ngurus KTP aja. semuanya melayani pedagang pasar dipasar, itu pelayanan publik," paparnya.
Seperti diberitakan, semenjak awal Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di lantik, sistem birokrasi satu persatu mulai diperbaiki, antara lain pelayanan publik yang di lakukan para PNS di Jakarta mendapat perhatian serius keduanya.
