![]() |
| Tentara Indonesia Berjaga di perbatasan RI-malaysia |
Satelit9.com,Jakarta– Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2012 mencapai Rp3,8 triliun.
Sekretaris BNPP Sutrisno mengatakan, sebagian besar anggaran yang disebar di 18 kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian serta 12 pemerintah provinsi di kawasan perbatasan akan digunakan untuk pembangunan kawasan melalui infrastruktur, yakni sebesar Rp2,8 triliun. ”Prioritas anggaran akan dialokasikan untuk berbagai affairs kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Ada 3.034 km luas areal di Indonesia yang belum terbangun infrastruktur jalan strategis nasional.
Secara bertahap jalan strategis ini akan dibangun untuk menyambung kawasan perbatasan yang terputus,” ujar dia kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),Jakarta, kemarin. Tidak mengherankan bila Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima anggaran terbesar, yakni Rp1,491 triliun. Namun, Sutrisno mengutarakan, tidak mungkin akhir 2012 bisa menyelesaikan semua areal yang belum tersambung tersebut. Dia menyatakan, diperlukan waktu dan uang yang cukup untuk menyambung itu semua. Bahkan, jika bicara anggaran, Rp100 triliun saja belum tentu cukup.
Kendati demikian,dari anggaran yang sudah dialokasikan tahun 2012 ini,pihaknya memprioritaskan 39 lokasi yang ada di 37 kabupaten/kita. Dari 39 lokasi prioritas tersebut, terdapat 28 lokasi wilayah perbatasan darat dan 11 lokasi wilayah perbatasan laut. Sementara itu, anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain menjelaskan, dana pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan itu tersebar di sejumlah kementerian. Jadi efektivitasnya tergantung otoritas dan kewenangan BNPP.
Selama ini,dia melanjutkan, koordinasi BNPP dengan sejumlah kementerian belum berjalan optimal.Beberapa kementerian belum sepenuhnya mengikuti affairs yang telah ditetapkan BNPP karena masih berjalan sendiri-sendiri.Seharusnya, semua affairs yang berkaitan dengan perbatasan disinkronisasi dengan BNPP
