 |
| Nelayan |
Satelit9.com,Pekalongan-Nelayan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mencemaskan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang mengatur pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi.
Wakil Ketua Asosiasi Purseseine Indonesia Kota Pekalongan Mochtar di Pekalongan, Senin (27/2), mengatakan pada peraturan tersebut dijelaskan pengisian BBM bersubsidi hanya diperuntukan pada kapal nelayan berbobot maksimal 30 groston.
"Jika keputusan pembatasan solar diterapkan maka hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para nelayan yang selama ini menggunakan sistem bagi hasil," katanya.
Menurut dia, sistem bagi hasil, yaitu pendapatan yang diperoleh para nelayan tergantung pada hasil tangkap ikan dikurangi biaya operasional dan kemudian dibagi dengan pemilik kapal serta jumlah nelayan yang ikut melaut.
"Jika jumlah biaya operasional semakin banyak maka pendapatan nelayan akan berkurang. Praturan itu jelas akan semakin membebani biaya operasional para nelayan," katanya.
Ia mengatakan, para nelayan yang menggunakan kapal berbobot 30 groston akan membutuhkan waktu berlayar sekitar tiga bulan hingga empat bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp300 ribu sampai Rp400 ribu.
"Jadi jika dikalkulasikan, para nelayan hanya memperoleh upah sekitar Rp4 ribu per hari sehingga kondisi itu tak sebanding dengan resiko yang ditanggungnya. Kalau harga solar naik maka nelayan tidak mendapatkan upah, lalu keluarganya mau makan apa," katanya