Alasan TNI Keluar dari Barak ,Ada Indikasi Penggulingan SBY

TNI di Istana Merdeka

Satelit9.com,Jakarta-Dalam UU TNI 34/2004 diatur sebuah diatur sebuah aturan bahwa Polri bisa meminta bantuan ke TNI.  Jadi, permintaan Polri, agar TNI membantu pengamanan demo kenaikan BBM yang marak belakangan ini tidak perlu dipermasalahkan.

Menurut Karopenmas Mabes Polri Brigjen M Taufik, indikasi penggulingkan pemerintahan SBY-Boediono, jadi harus dilakukan antisipasi.

"Kita perlu antisipasi, jangan ditunggu sudah besar, kan upaya pencegahan lebih bagus," ujar Taufik   di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jumat (23/3).

Kerja sama dengan TNI, sambungnya, dirasa perlu untuk menyelesaikan sebuah masalah. "Dalam segala hal, penyelesaian tidak harus sendiri, secara bersama konperhensif itu jauh lebih baik," sambungnya.

Pengerahan satuan-satuan TNI untuk menghadapi demonstran yang menolak kenaikan harga BBM di daerah-daerah termasuk di wilayah ibukota, tanggal 21 Maret silam diprotes banyak kalangan.

Memang pengerahan TNI itu diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU TNI 34/2004. Dalam pasal itu, diatur 14  macam tugas TNI yang termasuk dalam OMSP (operasi militer selain perang), salah satunya adalah membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi dalam ayat (3), tertera jelas bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Seperti diketahui, tidak ada keputusan politik dalam pengambilan kebijakan ini, bantuan TNI untuk mengamankan demo menolak kenaikkan BBM.