![]() |
| Demo Tolak Kenaikan BBM |
Anggota Banggar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tamsil Linrung mengatakan bahwa DPR menyerahkan keputusan mengenai kenaikan harga BBM sepenuhnya kepada pemerintah.
"Ini udah berlarut-larut, jadi pilihan kenaikan harga BBM diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah," ujar Tamsil saat ditemui di gedung DPR, Sabtu (24/3).
Dia mengaku, DPR memutuskan bahwa pihaknya tidak setuju dengan adanya kenaikan BBM. "Secara politis kita (DPR) nggak mau," ujar dia.
Padahal, sebelumnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan kenaikan harga BBM sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas APBN.
Mengenai tambahan subsidi yang diminta oleh pemerintah, Tamsil mengatakan bahwa penambahan tersebut semuanya akan tertampung dalam cadangan resiko fiskal yang ditetapkan sebesar Rp 55 triliun.
Sebelumnya, Menkeu mengatakan bahwa jika harga BBM gagal naik, maka anggaran subsidi akan bertambah sebesar Rp 44 triliun. Sementara untuk subsidi listrik, diusulkan untuk naik Rp 49 triliun namun hanya disetujui Rp 24 triliun saja.
Hingga saat ini, pembahasan dana subsidi untuk BBM belum direstui DPR. Badan anggaran menginginkan dana penambahan subsidi tersebut dimasukkan dalam dana cadangan resiko fiskal.
"Jadi terserah pemerintah mau naikin atau tidak menaikkan. Kalau tidak menaikkan jika ada lonjakan harga kan bisa gunakan dana cadangan resiko fiskal untuk subsidi," jelaskan(sbk)
