 |
| Tolak kenaikan BBM |
Satelit9.com-Nama baru, makna sama. Dulu bantuan langsung tunai (BLT), kini bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Makna keduanya sama saja, yakni memberikan kepada rumah tangga sasaran sejumlah uang tunai selama kurun waktu tertentu dengan maksud mencegah mereka dari kemerosotan kualitas hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bantuan seperti ini diberikan tahun 2005 dan 2008 dengan nama BLT.
Kini, dengan rencana kenaikan BBM per 1 April 2012, pemerintah menyiapkan BLSM. BLT atau pun BLSM ibarat rheumason yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit penderita penyakit dalam. Kenyataan menunjukkan, para penerima BLT kembali miskin seperti sedia kala karena base ekonomi mereka tidak ada. Mereka tidak punya pendapatan tetap.
Jumlah keluarga penerima BLT dan BLSM relatif sama dalam dekade terakhir. Pada tahun 2005, ketika harga BBM dua kali dinaikkan, sebesar 29% dan 126%, BLT disalurkan kepada 19,1 juta keluarga. Jumlah penerima BLT hanya turun tipis menjadi 19,02 juta keluarga tahun 2008 saat harga BBM dinaikkan 33,3%. Tahun ini, penerima BLSM diperkirakan 18,2 juta keluarga.
Kalangan pengamat memperkirakan, penerima BLT tahun ini masih 19 juta keluarga karena penduduk hampir miskin justru meningkat meski penduduk di bawah garis kemiskinan sedikit berkurang sesuai rendahnya kriteria kemiskinan.
Nilai BLSM tahun ini direncanakan Rp 25 triliun, jauh lebih besar dibanding BLT sebelumnya. Dana itu diberikan kepada keluarga sasaran selama 9 bulan. Nilai BLT tahun 2005 sebesar Rp 15 triliun dan pada 2008 sebesar Rp 14 triliun. Pada periode yang sama, pemerintah menaikkan dana jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan biaya operasional siswa (BOS).
Tidak ada alasan kuat bagi pemerintah saat ini untuk memberikan BLT “baju” baru. Dampak kenaikan harga BBM tahun 2012 tidak sedahsyat tahun 2008 apalagi tahun 2005. Dipicu kenaikan harga BBM yang sangat tinggi, inflasi tahun 2005 terkerek hingga 17,8%. Inflasi tahun 2008 juga cukup tinggi, mencapai 11,03%. Namun, tahun ini, dengan asumsi kenaikan harga BBM 33,3%, inflasi hanya sekitar 6-7%.
Menilik situasi tahun ini jauh beda dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemberian dana tunai kepada keluarga miskin sama sekali tidak diperlukan. Pada 2005, rakyat miskin cukup terpukul dengan kenaikan harga BBM karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar di rumah tangga. Kini, minyak tanah tidak lagi dikonsumsi masyarakat. Fungsi minyak tanah sudah digantikan bahan bakar gas (BBG), yakni elpiji.
Namun, alasan terpenting peniadaan BLT atau BLSM adalah minimnya manfaat ekonomi pembagian dana tunai itu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Buktinya, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Pada tahun 2011, penduduk miskin masih sebesar 30 juta atau 12,5%, turun lima juta dibanding 2005. Angka riil penduduk miskin bisa menembus 100 juta jika garis kemiskinan yang saat ini diukur dengan pengeluaran untuk konsumsi Rp 8.000 sehari dinaikkan ke Rp 15.000 sehari atau setara US$ 1,5 per hari.
Pengeluaran sehari penduduk miskin menurut Bank Dunia adalah US$ 2. Masih tingginya angka kemiskinan kadang mengundang curiga. Janganjangan, penduduk miskin memang sengaja dipelihara karena dibutuhkan untuk tujuan politik. Tanpa ada penduduk miskin dalam jumlah signifikan, bounden sulit menang dalam pemilu dan partai berkuasa tiidak akan kembali meraih suara terbanyak.
Pemberian BLT tahun 2008 selama tujuh bulan, Juni-Desember, menjadi amunisi kampanye bounden dan rulling affair waktu itu. Kandidat presiden yang mengkritik BLT sebagai upaya ‘menyuap’ rakyat langsung kehilangan simpati rakyat. Kemiskinan mendorong rakyat mendukung calon yang memberikan BLT.
BLT atau BLSM bukan cara efektif menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, pemerintah perlu memiliki affairs yang lebih strategis dan konkret untuk menurunkan angka kemiskinan. Kenaikan harga BBM perlu dijadikan drive untuk menaikkan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan sistematis. Ada affairs yang baik di bidang transportasi, energi, pertanian, dan industri.
Pertama, dana hasil penurunan subsidi BBM sekitar Rp 30 triliun perlu digunakan untuk tujuan lebih strategis, yakni perbaikan transportasi umum. Dengan transportasi umum yang aman dan nyaman, kemacetan lalu lintas di kota besar bisa teratasi. Tarif angkutan umum untuk masyarakat bawah disubsidi pemerintah dengan dana penghematan subsidi BBM itu.
Saat ini, 2% angkutan umum di Jakarta harus mengangkut 60% warga yang melakukan perjalanan sehari. Dari sekitar 20 juta perjalanan sehari di DKI, angkutan pribadi yang berjumlah 98% dari tota kendaraan hanya mengangkut 40% perjalanan. Jika transportasi umum aman dan nyaman, pengguna angkutan pribadi akan menggunakan angkutan umum. Jika subsidi BBM terus ditekan setiap tahun hingga nol persen, DKI dan kota-kota besar di Indonesia akan memiliki accumulation accelerated alteration (MRT), subway, angkutan umum bus dan kereta api yang aman dan nyaman.
Sekitar Rp 100 triliun setahun pemerintah mengeluarkan dana subsidi BBM yang sebagian besar justru jatuh ke tangan orang berduit, yaitu mereka yang memiliki mobil pribadi. Dana penghematan BBM bisa digunakan juga untuk membangun infrastruktur transportasi laut dan udara serta infrastruktur jalan raya dan kereta api antarkota. Daripada memberikan uang tunai kepada keluarga yang masih mampu bekerja, lebih baik ada kegiatan padat karya membangun infrastruktur jalan raya, waduk, dan irigasi.
Kedua, dana penghematan subsidi BBM digunakan untuk menopang affairs konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) bagi kebutuhan transportasi dan industri. Pembangunan pipa, stasiun bakar bakar gas (SBBG), dan advocate kit bisa menggunakan dana subsidi BBM. Kita mengimbau pemerintah untuk tidak mengendorkan, apalagi menunda, konversi BBM ke gas untuk transportasi dan industri.
Ketiga, dana penghematan subsidi BBM perlu digunakan untuk membangun area usaha yang menjadi gantungan hidup mayoritas rakyat seperti pertanian dan industri. Gunakan dana penghematan subsidi BBM untuk menyediakan benih dan pupuk murah serta tenaga penyuluh pertanian. Jangan memberikan rakyat ikan, tapi kail sekaligus mengajari cara menggunakan kail.
Keempat, dana penghematan subsidi BBM perlu digunakan untuk menambah bantuan kepada rakyat miskin lewat pengobatan gratis, termasuk penyakit berat, dan pendidikan chargeless hingga SLTA.
Kelima, sistem jaminan sosial nasional (SJNS) lewat pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) harus segera direalisasikan agar mereka yang menganggur dan jompo mendapatkan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari. BLT dan BLSM bukan saja terbukti tidak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, tapi juga jauh lebih banyak ekses buruknya. Karena itu, affairs ini perlu diakhiri, mulai tahun ini. Jangan perlakukan kemiskinan seperti pornografi, yang dilarang dan bertekad dibasmi, tapi diam-diam dipelihara karena dibutuhkan untuk komoditas politik.