 |
| Komplek perumahan DPR di Kalibata |
Satelit9.com,Jakarta-Pimpinan DPR dinilai tak tahu malu karena menyetujui usulan mengembalikan rumah jabatan demi mendapatkan uang sewa bulanan kontan sekitar Rp 15 juta per bulan.
Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menyatakan DPR seakan tidak tahu berterimakasih dengan fasilitas berlebihan berupa rumah jabatan (rumjab) itu, padahal rakyat tidak memperoleh apa-apa dari negara dan bahkan membayarnya lewat pajak.
"Keputusan yang tidak tahu malu. Negara sudah memberikan fasilitas yang berlebihan kepada DPR, tapi kok ditolak? Ini namanya dpr tidak tahu berterimakasih," kata Uchok di Jakarta, hari ini.
Lebih memalukan lagi keputusan DPR hanya demi meminta uang sewa rumah kepada negara alias trik menambah penghasilan setiap bulan.
Setelah rumjab anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, selesai dikerjakan, memang uang penghasilan DPR setiap bulan berkurang secara drastis karena uang sewa rumah dihentikan.
"Kalau rumjab dipertahankan, negara mengeluarkan anggaran Rp 76 milliar untuk perawatan perumahan. Sementara kalau uang sewa rumah pertahun untuk anggota bisa Rp 99 miliar per tahun. Ini sangat boros," tandasnya.
Berdasarkan abstracts Fitra, kata Uchok, alokasi anggaran pemeliharaan rumjab anggota DPR additional wisma peristirahatan pada tahun 2012 sebesar Rp 76 miliar. Nilai itu meningkat dari tahun 2011 yang hanya Rp 33 miliar.
Pada 2010, saat kompleks rumjab Kalibata dibangun, anggota DPR mendapat uang sewa rumah Rp 15 juta per orang, alias absolute Rp 99,9 miliar pertahun.
"Jadi permintaan DPR tetap lebih boros," tandas dia.
Ada dua lokasi perumahan anggota DPR. Satu lokasi di Meruya, Jakarta Barat dan Kalibata, Jakarta Selatan.
Untuk yang di Kalibata, proyek renovasi selesai tahun lalu, dan menjadi perhatian publik karena diduga mark-up dan korupsi.
Proyek itu seharusnya selesai pada tahun 2008, namun harus mundur hingga akhir 2010 dengan biaya Rp 479 miliar.
Sejumlah LSM pun mengkritik proyek tersebut karena pemenang proyek, PT. Pembangunan Perumahan, melakukan sub-kontrak pengerjaan proyek hingga lebih dari dua kali, padahal itu melanggar aturan hukum.
Biaya pengerjaan setiap rumah dianggap terlalu mahal sekitar Rp 612 juta, sementara kalkulasi accustomed hanya sekitar Rp 152 juta.
Sebelumnya, diberitakan pimpinan Dewan akan mengembalikan rumah jabatan kepada negara.
"Karena beberapa waktu lalu keberadaan rumah dinas menjadi kontroversi, kami berpikir rumah jabatan dewan akan kami ikhtiarkan untuk diserahkan kembali kepada negara," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Jumat (2/3).
Menurutnya, anggota dewan lebih efektif dicarikan atau disewakan rumah jika memerlukan. Alasannya, rumah jabatan selama itu kerap tidak ditempati. Padahal, DPR harus mengeluarkan biaya pemeliharaan hingga biaya renovasi.
"Dibantu sewa rumah lebih efektif," imbuhnya