 |
| SPBU |
Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan waktu kepada pemerintah hingga hari ini (Senin, 26/3) pukul 10.00 untuk melobi dua partai yang tidak setuju kenaikan harga BBM, yaitu fraksi PDI-P dan Gerindra.
"Pembahasan opsi ditunggu hingga jam 10 besok pagi. Pemerintah diharapkan jika menginginkan kenaikan tanpa deadlock dan musyawarah untuk bisa membicarakannya dengan dua partai yang belum memberikan restu," ujar Ketua Banggar, Melchias Markus Mekeng saat menutup rapat kerja dengan pemerintah, Minggu (25/3) malam.
Melchias juga menyebutkan, jika pemerintah tidak berhasil melobi dua partai tersebut, maka kedua opsi anggaran subsidi akan dibawa ke rapat Paripurna dan dilakukan voting.
Seakan menjawab tantangan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan optimistis pemerintah bisa membujuk kedua fraksi tersebut untuk turut menaikkan harga BBM sebesar Rp1.500 per liter.
"Kami optimis besok jam 10.00 (Senin, 26/3) bisa mendapatkan hasil yang baik," ujar Agus.
Sebelumnya, setelah melakukan rapat dari Sabtu (24/3) siang, Banggar dan pemerintah belum juga mendapati kesepakatan. Hingga pada sore tadi didapatkan dua opsi pengerucutan.
Opsi pertama adalah dengan menetapkan subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 64,9 triliun dan dengan cadangan risiko fiskal sebesar Rp 26,6 triliun.
Opsi pertama juga akan memungkinkan tambahan kompensasi sebesar Rp 30,6 triliun. Pasalnya, pada opsi pertama tersebut pemerintah dibolehkan untuk menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter.
Total dana yang akan diberikan oleh pemerintah dengan keempat pengeluaran tersebut adalah Rp 259,1 triliun.
Sementara untuk opsi kedua adalah dengan mengalokasikan subsidi BBM lebih banyak yaitu Rp 178 triliun, listrik tetap Rp 64,9 triliun dan Rp 23,9 triliun cadangan risiko fiskal. Jika dijumlah adalah Rp 266,8 triliun
Namun, untuk opsi kedua, pemerintah tidak dibolehkan untuk menaikkan harga BBM.(sbk)