 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
Namun, PKS tidak gentar menghadapi ancaman itu. Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan partainya siap menghadapi risiko apapun termasuk pemecatan dari keanggotaan koalisi.
"Tentu kami siap dengan risiko itu (pemecatan). Kami ingin memperjuangkan aspirasi rakyat," ujar Abdul di Gedung DPR, Senin (2/4).
Lebih jauh ia memaparkan bahwa keputusan yang diambil PKS dalam paripurna sudah diperhitungkan masak-masak, termasuk risiko politik yang bakal diterima nantinya. Sekalipun kursi menteri-menteri PKS digeser dalam pemerintahan, PKS tidak menganggap hal tersebut sebagai hal yang krusial, karena aspirasi rakyat dianggap masih di atas segalanya ketimbang mempertahankan kursi menteri.
"Sekalipun kursi menteri diganti, kami sudah siap. Yang terpenting bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan suara rakyat," paparnya.
Sejauh ini, PKS belum mendapatkan surat resmi jika benar memang PKS digusur dari koalisi. "Yang baru saya dengar kan baru obrolan-obrolan warung kopi, belum ada surat resmi. Kita tunggu surat itu kalau memang ada."
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa Presiden Usilo Bambang Yudhoyono tidak perlu repot untuk membahas PKS di koalisi. Karena, itu sepenuhnya berada pada kewenangan presiden. Namun, Mahfudz menyayangkan sikap Presiden yang tidak membahas opsi-opsi yang diberikan PKS terkait kenaikan BBM.
"Presiden tidak pernah membahas opsi PKS di Setgab, juga ketika Presiden SBY akan menambah unsur koalisi juga tidak dibahas. Yang selas semuapandangan,pertimbangan dan keputusan politik PKS sudah dipapaprkan," kata Mahfudz.
Mahfudz menambahkan, jika SBY berhajat untuk mengeluarkan PKS dari koalisi, diharapkan menjadi sebuah kebaikan bagi partai berbasis Islam tersebut.
"Insya Allah akan menjadi suatu kebaikan. Karena, PKS ada di dalam atau di luar pemerintahan, itu sama-sama kebaikan," tegasnya.(wco)