Hal itu diutarakan seorang sumber kepada Satelit9.com di Jakarta, Yang enggan d isebutkan namanya Mnggu.(29/4).
Ia menjelaskan awalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih ragu dan sangat hati-hati untuk melakukan reshuffle. Pasalnya, membuang PKS sangat berisiko secara politik. Mendepak PKS akan berpotensi menimbulkan instabilitas politik.
Namun karena anggota koalisi lain sudah bulat akan mendukung SBY jika PKS dibuang maka SBY pun punya keyakinan untuk reshuffle kabinet.
"Permintaan mundur Menkes menjadi pintu masuk untuk reshuffle. Setidaknya ada empat menteri akan diganti yaitu tiga dari menteri PKS, ditambah Menkes," ujar sumber itu.
Namun ia mengemukakan SBY masih ingin dukungan yang penuh dari partai koalisi lain akan keputusannya. SBY tidak mau setelah PKS dibuang, ada parpol yang berubah posisi.
"Kemungkinan empat parpol di koalisi akan dapat tambahan jatah menteri. Yang tidak bertambah adalah Demokrat. Demokrat akan rela tidak dapat menteri tetapi syaratnya, parpol koalisi lainnya solid. Demokrat tidak mau kejadian-kejadian sebelumnya terjadi lagi," tukasnya lagi.
Saat dimintai konfirmasi, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku tidak mengetahui rencana reshuffle tersebut.
Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogatif presiden.
"Itu hak presiden. Kami tidak tahu soal itu," tutupnya.(deva/col)