Satelit9.com,Jakarta-Bakal calon Gubernur (cagub) DKI Jakarta hanya boleh berutang pada rakyat. Sebisa mungkin cagub harus menghindari berutang pada cukong atau pengusaha. "Persoalan sekarang, cagub saat menjadi gubernur harus mengembalikan hutang politik hanya pada cukong. Semua calon harus bisa keluar dari dilema itu. Kalau tidak bisa keluar dari dilema itu, sebagus apapun program, visi dan misi, tidak bisa dieksekusi dan mentok. Sebab kakinya dipegangi cukong semua," ujar Pengamat Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Moloek, Minggu (29/4).
Hamdi mengatakan, Cagub yang dibiayai oleh cukong tidak bisa dengan mudah mengeksekusi sebuah kebijakan. Kebijakan selalu harus disesuaikan dengan keinginan cukong.
"Tidak bisa dengan mudah mengeksekusi kebijakan sebab selalu dibelokkan kepentingan cukong," ujarnya.
Hamdi melanjutkan, sebetulnya dirinya ingin agar cagub dan cawagub berikrar hanya mengutangkan diri pada publik. Tanggungjawabnya setelah menjadi gubernur hanya pada publik.
"Era seperti ini batten jelek, cagub ambil uang dari cukong dan bagi ke rakyat seolah-olah dia sinterkas. Itu batten merusak sebenarnya, pasti nanti nasib kita akan dicengkeram cukong. Cuma tidak ada yang berani merubah paradigma. Misalnya, hai rakyat saya akan minta sumbangan dari rakyat. Saya berutang dengan rakyat," ujarnya.
Pilihan untuk hanya berutang pada rakyat dilakoni oleh Hendardji lewat jalur independen. Hendardji mengatakan, dirinya maju sebagai calon gubernur agar tidak berutang pada partai politik.
"Saya maju independen supaya tidak berutang pada partai politik dan tidak tergantung pada partai politik," ujarnya.
Menurutnya, jika dirinya nanti terpilih, dirinya hanya berutang pada rakyat. "Sehingga utang saya hanya pada rakyat karena saya didorong rakyat. Sehingga dana APBD nantinya untuk pembangunan untuk dukung fasilitas publik yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat," tegasnya.
Pasangan Jokowi memang tidak secara transparan mengemukakan bahwa mereka tidak didukung oleh cukong. Namun, pasangan yang sering mengenakan baju kemeja kotak-kotak ini mengatakan, dana mereka terbatas.
Hamdi mengatakan, hampir semua cagub baik yang didukung partai politik maupun independen belum terbuka soal keuangan atau pendanaan.
"Persoalannya, tidak ada yang berani membuka anggaran. Pasangan Jokowi, berani ga pasangan ini sekarang buka ke publi uang Rp 20 m darimana? Sebetulnya, logikanya, independen lebih mudah (transparasi) tetapi belum ada geliat untuk membuka transparasi keuangan. Semua calon belum berani buka pendanaan. Berani ga semua calon itu transparan soal anggaran?" Ujarnya. (col)