"Sewa pesawat harus gunakan anggaran darimana dia (Denny) dapatkan anggaran itu. Anggaran itu tentu harus dibebankan kepada Kemenkum HAM," kata Yusril saat ditemui di gedung DPR, Rabu, (4/4).
Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut, selama dua kali menjabat sebagai menteri ia tidak pernah mengetahui adanya anggaran untuk kementeriannya menyewa pesawat. Terlebih, Denny hanyalah wakil menteri yang bukan pejabat negara.
"Kita tahu wamen bukan pejabat negara, bukan menteri, karena itu biaya yang digunakan wamen, dialokasikan oleh kementerian yang bersangkutan. Setahu saya tidak pernah ada anggaran, untuk menteri sekalipun untuk sewa pesawat terbang," ujarnya.(col)