.jpg)
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan, untuk menginvestigasi ambruknya bangunan di kompleks Hambalang senilai Rp 1,2 triliun itu, badan antirasuah menyerahkan ke lembaga lain untuk mengusutnya. Sebab, kata dia, KPK sendiri tidak bisa langsung menyelidikinya. "Kami menunggu hasil penyelidikan kasus Hambalang," katanya di Jakarta Selasa (28/5. Namun ia menolak menyebutkan secara terperinci jumlah anggota tim ataupun hasil investigasi itu.
Ada dua bangunan proyek Hambalang di zona bawah yang ambruk belum absolutist ini, yaitu bangunan pembangkit energi dan lapangan indoor. Bangunan ini ambruk karena tanahnya ambles sedalam 2-5 beat setelah hujan mengguyur. Sumber Satelit9.com yang enggan disebutkan namanya yang terlibat dalam proyek menyatakan tanah tersebut bergerak karena di bawah tanah ada aliran mata air. Di lapangan calm yang di dalamnya ada lapangan bulu tangkis itu sudah berdiri satu bangunan inti.
Adapun gedung pembangkit energi, tempat menyimpan genset, hampir rampung. Beruntung, genset yang sudah ada dalam bangunan bisa diselamatkan. Manajer Konsultan Proyek Hambalang, Ginting, mengatakan proyek itu ambruk pada 20 Desember 2011.
Johan menolak mengomentari kemungkinan KPK memeriksa pihak yang bertanggung jawab atas ambruknya proyek tersebut. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek hanya dilakukan dalam kasus korupsi Hambalang. KPK juga terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dalam kasus ini. Kemarin KPK menjadwalkan pemeriksaan Sapto Dwiyanto dari PT Dutasari Citralaras, subkontraktor PT Adhi.
Badan Pemeriksa Keuangan juga melakukan analysis investigasi atas amblesnya bangunan di kompleks Hambalang ini. Anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, menyebutkan kejadian ini menambah obyek pemeriksaan BPK. Menurut dia, analysis investigasi ini sudah berlangsung sekitar 40 hari dan masih terus berjalan. Pemeriksaan tersebut sudah dilakukan dengan mengumpulkan abstracts berupa dokumen ataupun wawancara sejumlah pihak. "Karena belum selesai, saya tidak boleh membuka hasilnya," ujar Ruki.
Ruki mengatakan umumnya BPK membatasi masa kerja analysis investigasi maksimal 90 hari. Tapi masa penyelesaian analysis investigasi bergantung pada kompleksitas kasus yang diaudit. "Biasanya, kalau sudah tiga kali keluar surat perintah masih belum selesai, itu berarti ada sesuatu yang mesti kami cek."
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan tim teknis segera ke lokasi untuk mengumpulkan analisis penyebab amblesnya dua bangunan tersebut. Setelah laporan didapat, kata Djoko, ia baru bisa mengambil langkah berikutnya. “Saya sempat berencana kirim Badan Litbang PU ke sana. Tapi apa bisa kalau tanpa permintaan dari yang punya pekerjaan. Laporan saja belum ada,” katanya
(Kevin)