Satelit9.com,Jakarta-SBY menginstruksikan lima kebijakan penghematan energi, salah satunya adalah pengendalian sistem distribusi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.Kebijakan 1. SBY adalah pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah ada. Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM, khususnya yang bersubsidi agar dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, serta penggunaannya pun tepat sasaran.
"Nantinya, setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik abstracts kepemilikan maupun abstracts fisik kendaraan tersebut. Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis, dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya," kata Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, Selasa (29/5)malam.
Selain itu, untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai kuota daerah. Selain itu, Pertamina juga menyediakan BBM non subsidi berapa pun yang dibutuhkan.
kebijakan 2. adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. Langkah ini dilakukan pemerintah dengan cara pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
"Jajaran pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, harus memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini. Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya," katanya.
Kebijakan 3. adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pelarangan ini dilakukan dengan menerapkan dengan sistem stiker juga. Pengawasan dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
"Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut," katanya.
Kebijakan 4., adalah konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi yang menjadi affairs utama nasional. Pada tahun ini, akan dibangun 33 stasiun pengisian gas baru, dan sebanyak 8 stasiun SPBG akan direvitalisasi kembali. Untuk langkah awal, pemerintah akan membagikan 15.000 advocate kit pada tahun ini.
Sedangkan kebijakan 5. adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan, yang semuanya mulai diberlakukan pada Juni 2012.
"Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan affairs ini. Pada tahun 2008 dan 2009 yang lalu, gerakan penghematan listrik dan air ini berjalan dengan sangat sukses. Saat itu kita berhasil menurunkan penggunaan BBM dan listrik yang signifikan," katanya.(eko)