Satelit9.com,Jakarta-Aksi penggalangan dana untuk mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah sudah menjadi gerakan masal.
Sebagai bentuk keprihatinan, mahasiswa Universitas Trisakti melakukan pengumpulan dana di kampus mereka, Grogol, Jakarta Barat. Kegiatan yang digagas salah satu dosen Fakultas Hukum ini dinamakan "Mohon Dua Ribu" sebagai plesetan dari mohon doa restu untuk gedung KPK. Para mahasiswa berharap dengan aksi ini permintaan gedung baru yang diajukan KPK pada dpr dapat segera terwujud.
Di Malang, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya turun ke Jalan Veteran membawa kardus bertuliskan koin peduli KPK untuk menghimpun dana dari para pengguna jalan.
Di Sukoharjo, Jawa Tengah, keprihatinan justru muncul dari kalangan seniman dan rakyat kecil. Mereka turun ke Jalan Jenderal Sudirman, mengamen dan menari di kompleks pertokoan lengkap dengan kostum tradisional. Besarnya harapan rakyat kecil akan diberantasnya korupsi membuat mereka rela menyumbangkan uang mereka.
Tak hanya akademisi dan tokoh, dukungan juga diberikan para pengacara yang terhimpun dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
"Sebenarnya sesuai dengan aturan UU yang ada KPK tidak boleh menerima uang dari rakyat, itu jika diartikan secara harfiah. Namun jika diartikan bukan secara harfiah, itu merupakan bentuk protes KPK kepada DPR yang mendapatkan respon yang positif dari masyarakat," kata Wakil Ketua DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Acil Suyanto kepada satelit9.com,Kamis(28/6).
Menurut Acil, aksi saweran tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus protes terhadap sikap DPR yang enggan mengucurkan dana pembangunan gedung baru KPK.
Dukungan dalam bentuk penggalangan dana juga diberikan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM. Peneliti PUKAT UGM, Hifdzil Alim, menyatakan selain akan mendorong gerakan saweran, PUKAT juga mengimbau sejumlah LSM anti korupsi di Yogyakarta untuk menggalang dana saweran.
Hifdzil menilai sikap DPR yang menahan anggaran dana pembangunan gedung baru KPK telah merancang masyarakat untuk ikut membantu gerakan saweran. "Tingginya animo masyarakat menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat lebih percaya KPK daripada DPR," tegas dia (@JAya)