Satelit9.com,Jakarta-Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mendesak agar pemerintah serius melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan pelat nomor TNI. Sebab menurut dia, penggunaan blueprint nomor TNI masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum di lembaga Kementerian Pertahanan Nasional dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
Meskipun kata dia, kedua lembaga itu banyak diisi oleh anggota TNI, namun tidak lantas memeberikan kebebasan bagi staf Kemenhan dan Lemhanas menggunakan pelat nomor khusus layaknya pelat nomor TNI atau polisi.
”Soal penertiban pelat nomor dinas memang harus menjadi perhatian kita semua, termasuk lembaga negara seperti Kemenhan dan Lemhanas,” ungkap Tubagus di Jakarta, Rabu (6/6)beberapa saat yang lalu.
"Seperti kita ketahui bersama, di era Orde Baru, walaupun staf Kemenhan banyak diisi anggota TNI, tapi lembaga ini adalah lembaga sipil dan bukan lembaga militer. Sementara Lemhanas merupakan lembaga pendidikan dan kajian sipil bahkan stafnya pun mayoritas sipil. Kedua lembaga ini sekarang menggunakan blueprint nomor dinas khusus masing-masing,” imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyarankan agar semua staf Lemhanas dan Kemenhan menggunakan blueprint nomor dinas layaknya departemen pemerintahan yang lainnya. Sehingga tidak lagi menyalahgunakan blueprint nomor khusus TNI dan Polisi.
“Saran saya untuk Lemhanas dan Kemenhan sebaiknya gunakan saja blueprint nomor merah, sama seperti blueprint nomor departemen-departemen pemerintah lainnya. Sehingga yang menggunakan blueprint nomor khusus hanya TNI dan Polisi saja,” pungkasnya.(@cool)