"Meski telah disebutkan pada fakta persidangan dan ada pengakuan, namun tidak lantas seseorang itu akan dipanggil oleh KPK. Perlu basal alat bukti untuk itu," ucap Juru Bicara KPK, Johan Budi di Kantornya, Senin (18/06/12).
Pernyataan Jubir KPK tersebut menanggapi pengakuan tersangka kasus korupsi alokasi DPID, Wa Ode Nurhayati yang menyebut jika Marzuki kecipratan sebesar Rp 300 miliar dari pembahasan alokasi DPID. Hal tersebut diungkapkan Wa Ode usai menjalani persidangan dengan calendar pembacaan dakwaan di pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut anak buah Hatta Radjasa di partai berlambang matahari itu merupakan jatah konstitusional.
Ditegaskan Johan, KPK masih harus mengumpulkan bukti-bukti pernyataan Wa Ode tersebut. Baik itu keterangan maupun fakta persidangan kemudian menyesuaikan temuan itu. KPK sendiri, kata Johan, belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Marzuki.
"Misalnya, konteks pemberian itu pun harus diketahui secara pasti. Konteksnya seperti apa? Nah itu bagian penelusuran KPK. Misalnya, mungkin saja (konteksnya) untuk pembangunan Masjid atau Gereja," jelas Johan.(@cool)