"Soal gedung KPK itu, anggarannya ada tinggal dicabut tanda bintangnya saja," kata Agus usai raker dengan Badan Anggaran DPR di Senayan, Rabu (27/6) malam.
Sebelumnya, terjadi polemik karena Komisi III (Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR belum menyetujui pembangunan gedung baru KPK. Keputusan itu mengundang reaksi dari masyarakat yang kemudian ramai-ramai saweran untuk mengumpulkan dana.
Menkeu menegaskan, kebutuhan akan gedung baru KPK sangat jelas. "Kebutuhannya jelas, karyawan bertambah banyak, produktivitas harus ditingkatkan dengan pemenuhan prasarananya," kata Agus.
Menurut Agus, untuk persoalan itu, hanya dibutuhkan pembicaraan intensif antara KPK dan Komisi III. "Saya yakin itu nanti bisa terselesaikan," ujar Agus.
Menkeu menegaskan, sebagai institusi negara, pembangunan gedung KPK harus menggunakan anggaran dari APBN. "Saya rasa pembangunan gedung KPK ini prioritas," tegas Menkeu.(@cool)