Pengamat Politik LSI Burhanudin Muhtadi tidak yakin peringatan Presiden SBY kepada para menterinya agar lebih giat bekerja bakal ditanggapi positif. Para menteri yang disindir tidak akan sadar diri dan lantas segera mengubah kebiasaannya. "Saya tidak yakin pernyataan itu akan disambut gegap gempita oleh menteri-menteri dari parpol," paparnya di Jakarta, Minggu (22/7).
Pasalnya, jelas dia, Presiden SBY hanya berani menyindir tetapi takut untuk mengambil langkah tegas memecat para menteri yang lebih sibuk berkegiatan di partai. Apalagi risiko memecat menteri dari partai politik cukup besar mengingat Pemilu 2014 yang sudah di depan mata.
Burhanudin menegaskan, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh Presiden SBY dengan melemparkan pernyataan tersebut kepada publik. Pertama, untuk memberi peringatan keras kepada menteri–menteri dari kalangan parpol dalam kabinetnya. Target kedua, SBY ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya masih memegang kendali atas para menteri.
Namun, menurutnya, peringatan itu tidak efektif. Bahkan di sisi lain justru bisa menjadi bumerang. Pernyataan itu menyiratkan bahwa sebagai jenderal yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri, SBY tidak berdaya menghadapi anakbuahnya. "Bukan sekali dua kali, sebelumnya SBY melakukan kritik centralized kepada kabinetnya, dan hal itu disampaikan untuk menjadi konsumsi masyarakat," ungkap Burhanuddin.
Hal ini terkait dengan permintaan SBY kepada menterinya untuk mundur jika tidak bisa fokus bekerja. "Bagi saudara (menteri) yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri," kata SBY saat membuka sidang kabinet di kantor Pesiden RI, Kamis (19/7).
Sementara pengamat politik LIPI Indria Samego menilai, Presiden SBY ingin bermain aman, saat mempersilakan menterinya yang terlalu sibuk untuk mundur. Sebab sebagai kepala negara, sebenarnya mudah saja untuk mencopot pembantunya yang tidak bisa bekerja.
"Karakter SBY memang seperti itu. Cara-cara Presiden mengkritik bawahannya atau petinggi partai politik yang menjadi anggota kabinetnya, bukan merupakan hal baru," ungkapnya. Selain itu, apa yang disampaikan oleh SBY juga selalu bermakna ganda. Meski ingin pembantunya bekerja maksimal, namun Presiden kurang tegas dalam menjalankan fungsinya.
"Mungkin secara pribadi SBY tidak mau menyakiti orang lain. Sehingga, dia menyampaikannya dengan cara seperti itu. Padahal, kepala negara berhak mengangkat atau mencopot menterinya," kata Indria.
Ia menegaskan, seharusnya Presiden bisa bertindak lebih tegas lagi. Bila memang para menteri tidak bekerja seperti yang diharapkan, maka SBY jangan ragu-ragu untuk menggantinya. "Jadi, tidak usah menggunakan peringatan seperti itu. Ini makin mengesankan SBY hanya bermain aman," serunya. (@eko)