Satelit9.com-Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka pengaduan masyarakat melalui layanan pesan singkat terhadap tindak korupsi merupakan strategi yang tepat. Dalam era teknologi informasi seperti sekarang, masyarakat merupakan ujung tombak yang efektif untuk menangkap setiap peristiwa yang terjadi di lapangan.
Dengan telepon pintar yang ada di tangan, maka tidak ada peristiwa yang lepas dari pengamatan. Masyarakat sekarang sangat sensitif melihat kejanggalan yang terjadi dan rasa keingintahuannya diterjemahkan dengan merekam kejanggalan yang dilihatnya.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Itulah sikap keseharian dari masyarakat dunia. Mereka sangat aktif dalam menggunakan telepon pintar yang dipergunakan dan suka untuk berbagi atas informasi yang didapatkannya.
Dengan semakin banyak mata dan telinga yang mencoba menangkap peristiwa yang terjadi, nyaris tidak ada momen yang tidak lepas dari pengawasan. Bahkan kejadian di penjara yang tertutup baik itu di Guantanamo maupun Abu Ghraib, Irak, bisa bocor ke publik.
KPK pasti akan banyak mendapat manfaat dengan pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kita tidak menunggu saja hasil dari peran serta masyarakat untuk menangkap pelaku korupsi yang selama ini sulit untuk diungkap.
Namun di samping dukungan yang akan diperoleh, KPK juga akan menanggung beban. Tuntutan masyarakat bagi penuntasan kasus korupsi yang bisa didapat masyarakat akan semakin tinggi. Kalau KPK tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat itu, maka partisipasi masyarakat tersebut bisa menjadi bumerang bagi mereka.
Untuk itulah disamping meminta dukungan masyarakat, KPK harus memperbaiki kinerja mereka. KPK harus bekerja lebih sigap dan cakap untuk bisa menemukan bukti-bukti yang memungkinkan kasus yang diungkap bisa dibawa ke meja hijau.
Sekarang ini dukungan yang diberikan masyarakat kepada KPK sudah luar biasa. Ketika KPK membutuhkan gedung baru untuk kantor mereka dan ditolak oleh DPR, masyarakat langsung mengumpulkan koin untuk KPK.
Hanya saja di sisi lain masyarakat juga sering gemas kepada KPK. Sebagai lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan yang begitu besar, KPK kadang ragu dengan kewenangannya. Akibatnya ada kasus-kasus yang di mata masyarakat sudah begitu terang benderang, tetapi tetap saja tidak bergerak.
Salah satunya yang sedang menjadi sorotan masyarakat adalah kasus Hambalang. Kasus korupsi pembangunan kompleks olahraga itu sudah diselidiki sejak delapan bulan yang lalu. Fakta terakhir yang disampaikan para pakar geologi menyebutkan bahwa lokasi proyek senilai Rp 2,5 triliun tidak mungkin dijadikan kompleks olahraga. Struktur tanahnya sangat berbahaya untuk bangunan beton.
Dugaan korupsi sudah absolutist disinyalir bahkan oleh saksi pelaku yakni mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Bahkan ia menunjukkan bukti gratifikasi yang didapat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun KPK tetap saja belum mau menaikkan cachet pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan.
Kalau ajak keterlibatan masyarakat tidak juga disertai dengan perbaikan kinerja, maka masyarakat bisa masa bodoh. Bahkan bukan tidak mungkin ajang pengaduan lewat SMS akhirnya hanya dipakai untuk main-main atau menyebar fitnah.
Begitu banyak pengalaman kita dengan langkah pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam membenahi kinerja pemerintahan. Di zaman Orde Baru kita mengenal "Tromol Pos", sementara di era pemerintahan sekarang menggunakan SMS. Kita tidak lagi mendengar kelanjutannya, karena pengaduan itu tidak pernah diikuti dengan penyelesaian yang nyata.
Untuk itulah kita ingin mengingatkan KPK untuk belajar dari pengalaman. Jangan biarkan masyarakat kehilangan juga kepercayaan kepada KPK, karena tidak pernah menuntaskan pengaduan yang mereka sampaikan.
Kita percaya bahwa masyarakat sudah muak dengan tindak korupsi yang terjadi. Mereka sangat berharap ada tindakan nyata yang bisa menghukum mereka yang merugikan keuangan negara dan mengambil hak masyarakat banyak. Untuk itulah KPK sangat diharapkan bisa memenuhi apa yang diinginkan masyarakat itu.