Satelit9.com,Surabaya-Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya keberatan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk mobil dinas yang mereka pakai, seperti halnya mobil dinas pejabat pemerintah.Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana, Selasa (7/8), mengatakan pemberlakuan aturan mobil dinas menggunakan BBM non subsidi khususnya bagi anggota dewan hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan anggota DPRD. "Kondisinya berbeda dengan mobil pemkot (pemerintah kota) yang biaya perawatan, bahkan BBM-nya ditanggung oleh APBD. Setahu saya, satu mobil dinas pemkot sehari mendapat jatah 10 liter BBM," katanya.
Menurutnya, kalau kondisi antara mobil dinas di pemkot dan di dewan berbeda, pihaknya tentu tidak bisa menyamaratakan. "Nanti saya dibilang semena-mena," katanya.
Oleh karena itu, ujarnya, ia memberikan kebebasan bagi para anggota dewan yang ingin tetap memasang stiker BBM non-subsidi atau tidak. "Kalau saya sendiri tetap saya pasang stikernya," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia mengatakan, persoalan itu akan dibahas dalam rapat bersama tim anggaran DPRD dengan Pemkot Surabaya. Jika dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2012 ternyata ada anggaran BBM untuk dewan, ia siap menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota dewan yang bandel.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya Imam Sugondo menyatakan pihaknya tidak berwenang mengawasi pemakaian BBM pada mobil DPRD Surabaya. (Ant/Jaya)