.jpg)
Satelit9.com,,Jakarta- Setiap pagi dan abscessed hampir tidak pernah ada kursi kosong di dalam bus TransJakarta. Namun, bukannya mengumumkan keuntungan, setiap tahunnya Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta selalu mengumumkan kerugian.Untuk itu, DPR dan DPRD provinsi DKI Jakarta didesak untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa dan mengaudit kinerja Pemprov DKI Jakarta, terkait pengelolaan BLU TransJakarta yang disebut merugi.
Berdasarkan abstracts dari Forum Indonesia untuk Transparansi Keuangan (Fitra), kerugian TransJakarta pada 2012 adalah sebesar Rp253 miliar. Sementara pada 2011, Rp333,1 miliar. Pendapatan TransJakarta pada 2012 ditargetkan Rp425 miliar dan 2011 sebesar Rp345.518.430.047.
"Ada peningkatan pendapatan dari operasional TransJakarta sebesar Rp79 miliar dari tahun 2011 ke tahun 2012," kata Koordinator Advokasi dan Investegasi Fitra Uchok Sky Khadafi dalam surat elektronik yang diterima, Rabu (19/9).
Uchok mengaku agak aneh karena melihat minat tinggi penduduk Ibu Kota yang tidak sejalan dengan pundi-pundi pendapatan. Apalagi jika dibandingkan dengan pengeluaran yang terus membesar tiap tahunnya seiring dengan peningkatan penumpang dan pendapatan.
Uchok menyatakan yang membuat kerugian TransJakarta adalah tingginya biaya operasional pada 2012.
Pihak BLU harus mengeluarkan anggaran Rp678,6 miliar. Apabila dikurangi pendapatan, maka terdapat bare Rp253,6 miliar yang menjadi kerugian. Kerugian itu ditutupi oleh dana publik melalui APBD 2012.
Dari temuan Fitra, pengeluaran BLU TransJakarta itu digunakan untuk anggaran operasional belanja pegawai Rp2,5 miliar, belanja jasa abettor sebesar Rp251,1 miliar, dan operasional layanan umum Transjakarta sebesar Rp425 miliar.
"BPK perlu mengaudit pendapatan TransJakarta yang selalu merugi ini. Apakah benar-benar merugi, atau sengaja dibuat jadi proyek rugi?" tegas Uchok
Pada 2012, Pemda DKI Jakarta menyediakan alokasi anggaran untuk pembangunan transportasi Jakarta atau busway sebesar Rp1,2 triliun dan pada 2011 menyediakan alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sebesar Rp418,1 miliar.
"Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menjadikan besarnya biaya pembangunan infrastruktur TransJakarta sebagai alasan. Sebab dana untuk itu sudah disediakan di mata anggaran terpisah," kata Uchok.
Alokasi anggaran terbesar untuk tahun 2012 dipegang oleh dinas perhubungan dengan nominal sebesar Rp1 triliun dan sebesar Rp294 miliar pada 2011.
Sisanya, menurut abstracts Fitra, diberikan kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp300 juta pada 2012 dan Rp575 juta pada 2011. Lalu juga ke Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp205,4 miliar pada 2012 dan Rp115,6 miliar pada 2011, serta alokasi anggaran Satpol PP sebesar Rp2,5 miiar pada 2012 dan Rp477,5 juta pada 2011.
Dan dari alokasi Rp1 triliun yang ada di dinas perhubungan tersebut, pengadaan fleet bus TransJakarta dianggarkan sebesar Rp152 miliar. Padahal pada 2011 ada juga pengadaan fleet bus TransJakarta sebesar Rp179.6 miliar.
Alokasi anggaran untuk Perbaikan/Perawatan JPO Koridor I sampai X sebesar Rp10 miliar pada 2012. Pada 2011, anggaran untuk perbaikan dan perawatan JPO Koridor I sampai VIII sebesar Rp1,8 miliar dan ditambah Kebersihan JPO Busway Koridor I hingga X sebesar Rp1 miliar.
Dari gambaran anggaran tersebut, Fitra meminta kepada DPR dan DPRD provinsi DKI Jakarta untuk mendorong BPK atau BPKP melakukan analysis terhadap pemprov DKI Jakarta atas pendapatan busway selalu merugi. (@cool)