Satelit9.com,Jakarta -Wacana pimpinan DPR untuk melakukan adjournment terhadap kegiatan kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri jangan hanya sebatas pencitraan atau lip account untuk menanggapi kritikan publik terhadap kinerja wakil rakyat.Demikian pendapat Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri saat berbincang dengan satelit9.com di Jakarta, senin (10/9). Menurut dia, adjournment kunker anggota DPR bukan hal yang baru. Wacana serupa juga sempat dilontarkan DPR tahun lalu.
"Ini bukan inisiatif terobosan karena usulan yang sama juga pernah dimunculkan pada 2011. Tapi, hingga kini tidak ada efek yang serius terhadap pola perencanaan mengenai kegiatan kunker itu," katanya.
Jika DPR ingin serius melakukan pembenahan dalam perencanaan kegiatan kunker, ada sejumlah hal yang perlu menjadi pertimbangan. Antara lain, perubahan menyangkut affairs legislasinya, skema anggaran legislasi maupun mekanisme pendanaan kegiatan kunker.
Seperti diketahui, salah satu kritikan publik terhadap kegiatan kunker itu karena anggota DPR kerap mengajak anggota keluarganya saat kegiatan kunker.
Menanggapi hal itu, Ronald menilai, seharusnya anggota DPR dapat menyadari posisi mereka sebagai pejabat publik yang selalu menjadi sorotan menyangkut kinerja.
"Masyarakat tidak bisa disalahkan jika kerap mengkritik kegiatan kunker ini. Karena itulah, sebaiknya para anggota DPR dapat lebih menyadari hal tersebut. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mengundang reaksi publik," ujarnya.
Sementara itu, mantan Ketua DPR Agung Laksono juga ikut menanggapi masalah kunker anggota DPR ke luar negeri. Menurut dia, jangan hanya sekadar ditunda atau moratorium, tetapi harus dikaji ulang.
"Jika hanya ditunda, ketika diberlakukan kembali kebijakan untuk kunker itu, maka sama saja. Saya harapkan tidak sebatas ditunda, tetapi lebih baik dikaji lagi," katanya.
Dia mengapresiasi munculnya wacana adjournment kegiatan kunker ke luar negeri bagi anggota DPR. Menurut Agung, jika hal itu dapat terealisasi, akan baik dan sejalan dengan upaya mengubah pola hidup para wakil rakyat.
"Kalau niatnya untuk menertibkan anggota DPR, ini sangat baik. Harus ada solusi yang baik sehingga dapat membangun kepercayaan publik kepada DPR. Ini juga agar publik percaya uangnya tidak dihambur-hamburkan DPR," katanya.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa mengatakan, pihaknya berencana memanggil sejumlah anggota DPR terkait dengan kegiatan kunker ke luar negeri. Menurut dia, hal itu menyusul polemik yang terjadi terhadap kegiatan tersebut karena diselingi wisata.
"Adanya publikasi media terhadap anggota DPR yang melakukan kegiatan kunker sekaligus pelesir, ini sangat tidak baik bagi citra DPR. Karena itulah, persoalan ini harus secepatnya diklarifikasi," katanya.
Prakosa menjelaskan, BK DPR akan meminta keterangan sejumlah anggota DPR yang terkait permasalahan itu. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan atau pembenahan terhadap aturan kegiatan kunker agar lebih berjalan efektif.
Dia tidak memungkiri jika kunker anggota DPR sering mendapat sorotan publik. Hal itu karena masalah urgensi dan jumlah anggota rombongan dalam setiap kegiatan kunker ke luar negeri.
Prakosa juga berharap pimpinan DPR dapat bersikap tegas, terutama saat akan mengeluarkan izin kegiatan kunker ke luar negeri bagi anggota DPR. "Saat ini semua pihak, termasuk pimpinan maupun fraksi, harus serius mendukung perbaikan citra DPR," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Ketua DPR Agung Laksono mendukung upaya pimpinan DPR yang akan membahas secara khusus wacana adjournment kunjungan kerja. Dengan catatan, pembahasan adjournment kunker itu bertujuan untuk menertibkan kerja DPR. "Kalau niatnya untuk menertibkan, akan sangat bagus," katanya.
Wacana mengenai adjournment kunker, diakuinya, sudah dibacanya melalui beberapa media. Termasuk pengakuan kegiatan dinas itu yang hanya terserap 20 persen, sementara 80 persennya untuk jalan-jalan anggota DPR.
Sementara itu, sebagian besar fraksi DPR pun sudah menyetujui dilakukan evaluasi kunjungan kerja ke luar negeri dalam bentuk moratorium. Sejumlah fraksi itu di antaranya Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya juga abu-abu soal kunker DPR ke luar negeri juga telah mengambil sikap tegas.
Setelah fakta bahwa kunjungan kerja Badan Legislasi DPR ke Denmark diselingi wisata, Fraksi Golkar melalui Sekretaris Fraksi Ade Komarudin lngsung mengeluarkan aturan centralized bagi anggotanya tentang kunjungan kerja. Usulan adjournment kunker DPR juga kian diperkuat dengan sikap tegas F-PD DPR. F-PD tegas menyatakan kunker harus distop sementara untuk dilakukan evaluasi total. "Harus ada adjournment untuk menghentikan sementara kunker atau studi amalgamation ke Luar negeri untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR," kata Sekretaris FPD DPR Saan Mustopa. (cool)