Komisi I DPR Dukung Penitipan Tahanan KPK ke Rutan Militer

Satelit9.com, Jakarta - Disetujuinya pemakaian Rumah Tahanan militer di kawasan Pomdam Guntur, Manggarai Jakarta Selatan untuk dipergunakan sebagai tahanan koruptor dikarenakan Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memadai. Maka dari itu, Rutan militer dengan tingkat kedisiplinan lebih tinggi boleh dipergunakan dibandingkan dengan penjara sipil.
"Mungkin saja kalau dititipkan di penjara militer, menjaga kedisiplinan agar tidak semudah di penjara sipil. Mungkin ini untuk pembelajaran dan arresting bagi koruptor dan calon koruptor dititipkan di penjara militer, menjaga kedisiplinan agar tidak semudah di penjara sipil," kata wakil ketua komisi I DPR RI, Agus Gumiwang saat dihubungi wartawan.
Ketua DPP Partai Golkar ini pun mengatakan dengan ditempatkannya para pemakan uang negara itu ditahanan sipil dapat dijadikan pembelajaran dan admonishing bagi orang yang ingin melakukan tindakan pidana korupsi.
"Mungkin ini untuk pembelajaran dan arresting bagi koruptor dan calon koruptor,"tandas dia.
Dirinya memperkirakan, pemilihan penjara TNI dibanding Kepolisian dikarenakan penjara polisi dan KPK sudah penuh.
"Kalau niatnya seperti itu, bisa saja lebih bermanfaat Tapi kan mungkin juga alasannya teknis, bahwa penjara di KPK dan Kepolisian sudah penuh,"jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK mendapat dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terkait akan ditahannya sejumlah tahanan KPK di rumah tahanan (Rutan) TNI. Menurut Wakil Kemenkumham Denny Indrayana pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan Rutan Militer di kawasan Pomdam Guntur, Manggarai Jakarta Selatan.
"Kami sudah dikonsultasikan soal rencana rutan Guntur (rutan militer). Dirjen Pemasyarakatan sudah ke lokasi. Sebelumnya juga sudah ada SK Kemenkum HAM tentang rutan KPK," ujarnya saat dihubungi wartawan, sabtu (15/9)
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng TNI untuk menitipkan para tahanannya di rumah tahanan milik TNI. Hari ini, Kamis (12/9) KPK melakukan penandatanganan MoU dengan TNI untuk melakukan terobosan dalam pemberantasan korupsi. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Ketua KPK Abraham Samad di Mabes TNI di Cilangkap Jakarta.
"Diharapkan kerja sama yang telah dibangun antara KPK dan TNI selama ini dan diperbarui lewat MoU yang ditandatangani hari ini, mampu memberikan sinergi penegakan hukum pemberantasan korupsi secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun," papar Abraham dalam pers rilisnya, Kamis (13/9).
(@cool)