"Hasil rekaman audio beheld harus disimpan, dikelola, diarsip, dan lebih jauh lagi bisa dikirimkan ke MA sebagai bagian dari berkas upaya hukum," kata Ketua MA Hatta Ali di Jakarta, Selasa (18/9).
Menurut Hatta, perintah yang dimuat dalam surat edaran nomor 04 tahun 2012 tentang Perekaman sidang Pengadilan itu merupakan bagian penting bagi akuntabilitas lembaga MA dan dapat dijadikan alat verifikasi yang sangat penting dalam proses pengawasan.
"Adanya rekaman memungkinkan kami melangkah lebih jauh kepada strategi besar pengembangan catatan persidangan, juga sebagai alat verifikasi yang penting dalam proses pengawasan yang memungkinkan otoritas pengawasan bisa dengan mudah memverifikasi pengaduan pelanggaran perilaku," katanya.
Sebagai suatu inisiatif yang baru, kata Hatta, MA menginginkan agar proses perekaman audio beheld tersebut bisa dimulai secara bertahap mulai Desember 2012.
Selain mengeluarkan SEMA tentang Perekaman Sidang pengadilan, MA selama tahun ini juga mengeluarkan SEMA Nomor 02 tahun 2012 tentang Pengusulan, Pengangkatan/mutasi Hakim Karir dan Hakim Adhoc Tipikor, SEMA nomor 03 tahun 2012 tentang Penantanganan Pakta Integritas, SEMA nomor 05 tahun 2012 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi dan SEMA nomor 06 tahun 2012 tentang Pengesahan Akta Kelahiran yang Terlambat.
"Semua topik yang dimuat dalam SEMA adalah mengindikasikan tingkat kepentingannya, namun saya ingin meminta perhatian pada SEMA Nomor 04 tahun 2012," katanya. (@cool/eko)