.jpg)
"Anggota yang melakukan aksi unjuk rasa itu sudah pasti melanggar kode etik dan disiplin dan jelas sekali melakukan pelanggaran jika berunjuk rasa," kata Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Komisaris Besar Chevy Ahmad Sopari di Makassar, Rabu (19/9).
Ia mengatakan, mutasi yang dilakukan oleh Polda Sulselbar itu sudah sesuai dengan kebutuhan, karena masih banyaknya daerah rasio perbandingan polisi dan masyarakatnya tidak merata. Ia mencontohkan rasio perbandingan polisi di Toraja 1:1.000 orang, sehingga dianggap tidak ideal, sehingga dilakukan mutasi.
Di Kabupaten Enrekang rasio perbandingannya 1:800 orang, begitu juga daerah yang ada di Luwu serta daerah lainnya. Sedangkan di Parepare, rasio perbandingannya 1:300 orang.
Rasio perbandingan yang ideal antara polisi dan masyarakat itu harus dilakukan karena jumlah penduduk dengan aparat kepolisian harus merata. "Langkah ini diambil setelah beberapa waktu lalu Kapolda Sulsel melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mengetahui dinamika sosial masyarakat serta perhatian polisi dalam memberikan pelayanan. Makanya ditempuh dengan cara mutasi besar-besaran," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan anggota Polres Parepare selain berunjuk rasa dan mengamuk, juga mengejar Kapolres Ajun Komisaris Besar M Pratama dan Kabag Ops Komisaris Gany Alamsyah Hatta.
Polisi yang mengamuk itu menilai mutasi yang dilakukan Polda Sulselbar tidak adil karena banyak anggota polres yang mempunyai catatan indisiplin justru tidak mendapat perhatian pimpinan. Sedangkan polisi yang bekerja sesuai prosedur tetap (protap) dimutasi ke daerah-daerah lainnya di wilayah Sulselbar. (@kevin)