Menurut dia, TNI AD sendiri masih mengkaji backbone sebenarnya pilihan terbaik bagi mereka, apakah Apache atau Black Hawk.
"Saya serahkan sepenuhnya kepada TNI AD untuk mengkaji dan menentukan pilihannya karena pembinanya Angkatan Darat, penggunanya memang Panglima TNI. Saya hanya melihat konteks dalam penggunaan ketiga matra apakah bisa kita satukan atau tidak. Kalau semuanya memungkinkan, kita akan lakukan bersama-bersama," papar Agus, Minggu (23/9).
Penggunaan helikopter serbu, seperti Apache ini cukup banyak, salah satunya bisa digunakan untuk lawan "insurgency". Jadi, memang kita masih memerlukan helikopter tersebut, ujarnya.
Pemerintah sendiri belum menyiapkan langkah apapun terkait rencana pengadaan helikopter serbu Apache dari Amerika Serikat itu. Bahkan, pemerintah juga belum pernah melakukan pengajuan resmi untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin sebelumnya mengatakan, selama ini memang sudah ada lobi-lobi antara kedua negara terkait kemungkinan pengadaan helikopter serbu Apache itu.
"Namun, sejauh ini Indonesia belum memersiapkan apa-apa. Kita tunggu surat penawaran resmi dari mereka. Bukan kita yang mengajukan, mereka yang menawarkan. Kita hanya berpesan kalau mau jual Apache, tolong kita diberi tahu," tutur Hartind.
Jika surat penawaran tersebut diterima, lanjut dia maka akan ada tim yang dikirim ke Amerika Serikat guna melakukan pengecekan berbagai hal, seperti spesifikasi teknis helikopter, dan perlengkapan persenjataan. Tim tersebut berasal dari TNI Angkatan Darat, selaku calon pengguna Apache.
Selanjutnya, tim melakukan pemaparan kepada Mabes TNI untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Pertahanan dan dilakukan rapat anggaran. Tim teknis biasanya disiapkan dulu. Biasanya dari mereka ada surat penawaran resmi, ujarnya. (Adi)