Penertiban akan dilakukan 1 November mendatang dengan meratakan semua bangunan yang ada di sekitar kawasan Kalimas yang menjadi milik PT KAI.
"Memang penertiban akan segera kami lakukan dan dari 8.900 beat persegi lahan PT KAI di Stasiun Kalimas, 1.200 beat persegi diantaranya dihuni oleh warga dan kini karena kami akan membangun jalur ganda mulai Jakarta hingga Pasar Turi, jadi harus dikosongkan," ujar Sri Winarto, Manager Humas Daop 8 Surabaya, dalam keterangan pers-nya di kantor Daop 8, Selasa (30/10/2012).
Penertiban ini sudah dilakukan sebelumnya, namun kini masih ada 10 KK yang tertinggal dan menempati seluas 400 beat persegi. Rencananya, mau tidak mau para pemilik bangunan cheat yang ada dikawasan Stasiun Kalimas itu harus segera mengosongkan tempatnya hingga 1 November mendatang. "Sebab 1 November nanti kami akan membawa tim termasuk kepolisian untuk pengamanan dan kami akan meratakan sisa bangunan yang ada. Sehingga jalur ganda bisa dibangun," ungkapnya.
Dikatakan, pembangunan jalur ganda tak terlepas dari meningkatnya kebutuhan akan pengangkutan peti kemas di kawasan pelabuhan Tanjung Perak sendiri. Dimana setiap harinya ada 80 kali perjalanan pengangkutan peti kemas dari Jakarta-Surabaya maupun sebaliknya. Dan setiap satu kali perjalanan mampu mengangkut hingga 40 peti kemas dengan kapasitas 20 feet. "Dan jika jalur ganda ini tuntas dibangun hingga 2013 mendatang, maka akan ada 120-130 kali perjalanan dalam sehari yang bisa kami layani. Sehingga ini pun akan mengurangi beban jalan raya dan mampu memberikan layanan jasa pengangkutan yang lebih murah dan lebih tepat waktu," tandasnya.
Ketika ditanya tentang masih adanya keberatan warga yang menempati kawasan Kalimas untuk digusur, Sri Winarto mengaku pihaknya sudah memberikan biaya santunan yang cukup besar. Yakni setiap 1 beat persegi akan mendapatkan biaya santunan Rp 500.000 dan akan dimasukkan ke rekening masing-masing.
"Dengan begitu mereka bisa mencari tempat tinggal yang lebih layak. Apalagi selama bertahun-tahun mereka tinggal disana tanpa kami tarik biaya kontribusi dan sejenisnya. Masa disaat kami membutuhkan mereka menolaknya," tambah Sri Winarto.(wco)