Satelit9.com,Jakarta- Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa
mengatakan, sebagian isi surat yang diserahkan Menteri BUMN Dahlan
Iskan, berisi satu peristiwa pemerasan BUMN yang melibatkan enam nama.
-
"Isinya adalah kronologi. Jadi satu peristiwa yang disampaikan berdasarkan informasi dari salah satu direktur. Jadi tidak ada hal yang baru, hanya tambahan informasi," kata Prakosa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11).
Dalam kronologi yang dipaparkan dalam dua lembar surat itu, terdapat 6 nama yang terlibat pemerasan BUMN. Namun tak semua nama yang tercantum ikut memeras. Satu nama malah berusaha mencegah pemerasan.
"Ada lima orang dari beberapa fraksi. Kami tidak bisa menyebut inisial atau nama lengkap," tutur Prakosa. Namun, lanjutnya, penyebutan nama-nama itu tak didasarkan bukti. Hanya berdasarkan keterangan direksi BUMN terkait.
"Yang ada beliau mendengar dari seseorang tentang adanya suatu peristiwa. Bukan suatu abstracts yang beliau alami sendiri dan dengar sendiri. Tapi abstracts sekunder karena mendengar keterangan dari orang lain," ujar Prakosa.
BK pun akan menindaklanjuti laporan yang ada di surat itu. BK akan memanggil direksi BUMN terkait dan nama anggota DPR yang disebut usai masa reses DPR. (RRN)
-
"Isinya adalah kronologi. Jadi satu peristiwa yang disampaikan berdasarkan informasi dari salah satu direktur. Jadi tidak ada hal yang baru, hanya tambahan informasi," kata Prakosa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11).
Dalam kronologi yang dipaparkan dalam dua lembar surat itu, terdapat 6 nama yang terlibat pemerasan BUMN. Namun tak semua nama yang tercantum ikut memeras. Satu nama malah berusaha mencegah pemerasan.
"Ada lima orang dari beberapa fraksi. Kami tidak bisa menyebut inisial atau nama lengkap," tutur Prakosa. Namun, lanjutnya, penyebutan nama-nama itu tak didasarkan bukti. Hanya berdasarkan keterangan direksi BUMN terkait.
"Yang ada beliau mendengar dari seseorang tentang adanya suatu peristiwa. Bukan suatu abstracts yang beliau alami sendiri dan dengar sendiri. Tapi abstracts sekunder karena mendengar keterangan dari orang lain," ujar Prakosa.
BK pun akan menindaklanjuti laporan yang ada di surat itu. BK akan memanggil direksi BUMN terkait dan nama anggota DPR yang disebut usai masa reses DPR. (RRN)
