.jpg)
Tribudi menegaskan, penentuan plafon pinjaman atau perkiraan biaya proyek dilakukan bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Pemprov DKI Jakarta dan pihak JICA.
Jadi tidak mungkin ada mark-up, biaya proyek dalam penetapan plafon pinjaman tersebut. Karena penetapan plafon pinjaman tidak dilakukan PT MRT Jakarta, melainkan dilakukan empat instansi besar, yaitu Kemenhub, Bappenas, Pemprov DKI dan JICA sendiri, kata Tribudi, di Jakarta, Minggu (11/11/2012).
Selain itu, ungkapnya, plafon pinjaman tersebut sifatnya tidak mengikat dan hanya sebagai acuan saja. Setelah perkiraan nilai pinjaman tersebut disetujui bersama, pinjaman tidak secara otomatis dapat digunakan. Tetapi harus didahului dengan penandatanganan perjanjian pinjaman (Loan Agreement) antara Pemerintah Pusat yang diwakili Duta Besar Indonesia untuk Jepang dengan pihak JICA.
Perjanjian pinjaman ini pun ditandatangani secara bertahap, tidak sekaligus sejumlah absolute perkiraan biaya proyek dan disesuaikan dengan waktu kebutuhannya, ujarnya.
Setelah accommodation acceding ditandatangani oleh kedua belah pihak, sambungnya, barulah dapat dilakukan proses pengadaannya. Dalam proses pengadaan disyaratkan dengan cara breakable atau pelelangan terbuka. Pemenangnya adalah peserta yang menawarkan harga terendah yang masih dapat dipertanggung jawabkan.
Loan Acceding yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Pusat dan pihak JICA saat ini, baru senilai Rp50,019 miliar yen atau sekitar 38 persen dari perkiraan plafon pinjaman yang tertuang dalam Minutes of Discussion (MoD) tersebut. Pinjaman tersebut digunakan untuk pekerjaan konsultan Basic Enginneering Design (BED), konsultan Breakable Assistance, konsultan manajemen dan sebagian digunakan untuk pekerjaan konstruksi, yang saat ini masih dalam tahap evaluasi breakable kontraktor.(edi)