Data lain menyebutkan sepanjang tahun 2004 hingga 2012, sudah dikeluarkan izin pemeriksaan terhadap 2.976 anggota dewan provinsi dan kabupaten/kota.
Rinciannya yaitu 2.545 izin pemeriksaan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 431 anggota DPRD tingkat provinsi. Izin pemeriksaan dikeluarkan kepada para wakil rakyat dalam cachet sebagai terdakwa, tersangka, maupun saksi.
Dari jumlah tersebut, izin pemeriksaan terbanyak dikeluarkan untuk kasus korupsi. Untuk tingkat dewan kabupaten/kota, izin pemeriksaan kasus korupsi 349 kasus (33,24%). Kasus penganiayaan 105, penipuan 119 kasus, pemalsuan dokumen 116 kasus, perzinahan/pencabulan 22 kasus, perjudian 13 kasus, dan pembunuhan 6 kasus. Yang lain variatif.
Untuk provinsi, kasus tertinggi juga kasus korupsi yakni sebanyak 361 kasus (83,76%). Disusul pembunuhan 22 kasus, pemalsuan dokumen dan penggelapan barang masing-masing 9 kasus. Yang lain beragam seperti perzinahan satu kasus. Khusus untuk perzinahan/pencabulan absolute untuk DPRD kabupaten/kota dan provinsi, sebanyak 23 kasus.
Dari abstracts tersebut, provinsi yang anggota DPRD kabupaten/kota-nya batten banyak berkasus adalah Jawa Tengah yakni sebanyak 658. Peringkat kedua terbanyak ditempati dua provinsi, yakni Sumatra Utara dan Sulawesi Utara, yang sama-sama 261 izin pemeriksaan untuk anggota DPRD Kabupaten/kota.
Donny menjelaskan abstracts tersebut dijadikan evaluasi dalam membuat regulasi, terutama untuk masukkan dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Ini menyangkut apa dan bagaimana demokrasi dan demokratisasi dimaknai. Yang dimaksud adalah bagaimana menekan ongkos politik saat pemilu legislatif. Karena semakin mahal, maka potensi bersikap korup makin besar. Ini karena kasus terbanyak adalah korupsi. Ke depan akan dirumuskan aturan agar biaya politik tak terlalu mahal," ujar Donny. (col)