Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan berpendapat lain terkait pelaporan Dipo. Menurutnya, apa yang dilakukan Seskab tak ubahnya dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Sangat disayangkan apa yang disampaikan Dipo itu baru di permukaan saja. Padahal Dipo merupakan bagian dari pemerintah, kalau hanya seperti itu LSM juga bisa," ujar Yuna kepada wartawan, dalam diskusi bertemakan "Negeri Yang Ruwet" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/11).
Seperti dilaporkan Dipo, kata Yuna, terjadi juga di LSM kala menerima banyak laporan adanya kongkalikong yang terjadi di kementerian, baik dari luar maupun dari dalam kementerian. Namun masalahnya, belum dapat dilaporkan karena laporan tersebut belum tercukupi.
"Tapi kita juga akan tunggu pihak KPK, untuk menindak lanjuti laporan yang diajukan Dipo, apakah sudah mencukupi atau tidak, kita tunggu saja," tandasnya.
Menurutnya, laporan Seskab Indonesia Bersatu Jilid II Dipo Alam soal laporan adanya kongkalikong 3 Kementerian ke KPK bukan hal istimewa.
"Laporan Dipo itu bukan suatu yang istimewa. Dia kan hanya mengkonfirmasi praktik korupsi anggaran atau kongkalikong," ujarnya.
Yuna mengatakan, Dipo sebagai salah satu pemangku kekuasaan di Pemerintahan harusnya bisa melakukan pembenahan centralized tanpa harus melaporkan ke KPK.
Yuna juga menilai, laporan Dipo ke KPK tersebut justru ditengarai hanya sebatas memanfaatkan keruwetan Negara sebagai panggung politik untuk kepentingan 2014 saja.
"Keruwetan ini dimanfaatkan hanya untuk mencari panggung politik saja. Itu kan praktik-praktik kongkalikong antara eksekutif dan legislatif. Harusnya nggak usah dilaporkan lah. Kan dia bisa selesaikan secara internal," bebernya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam melaporkan adanya dugaan praktik kongkalikong anggaran antara anggota DPR dan Kementerian, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis lalu.
Saat ditanyai wartawan usai melaporkan kasus tersebut, Dipo enggan membeberkannya. Dia sendiri saat melapor bertemu dengan Deputi Pengawasan Centralized dan Pengaduan Masyarakat.
Sementara penelusuran media, sedikitnya ada empat Kementerian yang dilaporkan oleh Dipo Alam.
Di antaranya yakni, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT).
Kementerian Pertanian sendiri yakni terkait dugaan anggaran promosi jabatan di beberapa eselon.
"Kalau Kementerian Pertahanan, itu terkait dana optimalisasi kementeriannya," kata sumber tersebut.
Di Kementerian Parisiwata sendiri, lanjut sumber tadi yakni terkait dana MICE. Sedangkan di Kementerian PDT, imbuhnya, terkait dana tambahan affairs instansinya.
"Selain laporan 4 kementerian itu, Dipo juga melaporkan soal dugaan korupsi Proyek PLTU di Kaltim (Kalimantan Timur) dan PLTU di Sumsel (Sumatera Selatan)," terangnya.(cool).