 |
| Firdaus Ilyas |
Satelit9.com,Jakarta- Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding Pemerintah tidak transparan dan melakukan penggelembungan (mark up) dalam memaparkan penghitungan-penghitungan, sehingga harga BBM harus naik pada awal bulan depan.Menurut dia, masyarakat hanya mengetahui penaikan harga BBM merupakan implikasi dari naiknya harga minyak mentah dunia, yang naik dari 90 dolar AS per barel menjadi 105 dolar AS per barel, serta meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap BBM. Alasan inilah yang dipakai pemerintah sebagai alasan untuk menaikkan subsidi BBM dan LPG mencapai Rp178 triliun.
Firdaus memaparkan penggelembungan itu deketahui setelah ICW melakukan penghitungan dengan metode dan cara penghitungan ICW sama dengan yang dipakai pemerintah.
"Penghitungan dilakukan dengan metode mean oil platt Singapore (MOPS) dikurangi harga minyak mentah di indonesia (ICP). Jika dalam penghitungan pemerintah beban subsidi Rp178 triliun, jika harga BBM tak dinaikan, kalkulasi ICW menghasilkan Rp148 triliun," kata dia.
Dengan menggunakan penghitungan umum, yakni mengacu pada MOPS atau harga rata-rata minyak bulanan Singapura, serta mengacu pada kontrak CP Aramco.
"ICW menghitung jika harga BBM premium tidak naik, yakni sekitar Rp4.500. Maka, subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah, hanya sebesar Rp148 triliun, bukan Rp178 Triliun seperti yang dikatakan pemerintah, untuk 40 juta kilo liter BBM dan 3,61 juta metrik ton LPG," demikian Firdaus.(wco)