 |
| Bambang Widjojanto |
Satelit9.com,Jakarta-Tidak jelasnya penyelesaian Bank Century membuat sebagian besar publik kecewa terhadap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Setelah diteliti, ternyata ada dua figur pimpinan KPK yang bermasalah, yakni Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. Karena itu, keduanya diminta mundur sekarang juga.
"Ketika menjadi penasihat hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bambang tidak bersikap ketika Budi Sampoerna memecah depositonya di Bank Century senilai Rp 494 miliar menjadi masing-masing Rp 2 miliar, agar masuk dalam skema penjaminan. Pemecahan deposito itu terjadi sekitar seminggu sebelum Century di-bail out," kata Edy Mulyadi, Juru Bicara Rumah Perubahan 2.0 dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Senin (12/3).
Dana Budi yang dipecah menjadi ratusan rekening memang akhirnya dibayar penuh oleh LPS. Dengan demikian, setidaknya negara dirugikan Rp 492 miliar. Karena seharusnya Budi Sampoerna hanya berhak mendapat penjaminan dari LPS sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan yang Rp 492 miliar menjadi hak negara.
"Pertanyaannya, sebagai penasihat hukum LPS, kenapa Bambang tidak berusaha menyelamatkan uang negara? Bukankah modal LPS yang Rp 4 triliun itu berasal dari APBN? Biar rakyat tahu, dana itu adalah uang pajak yang dipungut dari rakyat," kata Edy.
Edy juga menyesalkan Bambang tidak berterus terang saat fit and proper test menjadi pimpinan KPK. Seharusnya dia menyampaikan hal itu secara terbuka, agar tidak terjadi benturan kepentingan.
Rekam jejak sebagai penasihat hukum LPS itu pula yang menyebabkan Bambang terkesan gamang dalam menuntaskan skandal Century, yang merugikan keuangan negara.
Sikap ragu-ragu itulah yang menjadi beban bagi KPK, khususnya Ketua KPK Abraham Samad, dalam menuntaskan skandal Century tahun ini juga.
"Daripada menjadi beban dan penghalang KPK, sebaiknya Bambang mengundurkan diri dari KPK. Begitu juga dengan Busyro, dia harus segera mundur dari KPK. Banyak pernyataannya yang menyesatkan publik. Dengan bukti-bukti yang begitu benderang, bagaimana mungkin Busyro bisa mengatakan tidak ada kerugian negara pada kasus Century. Paket BMW harus mundur agar KPK tetap terjaga integritasnya," tukas Edy lagi.
Sebelumnya Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli juga minta agar KPK dibersihkan dari pimpinan yang tidak berintegritas dan justru melindungi pihak-pihak bermasalah.
"KPK harus benar-benar dijaga independensinya. Karenanya tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Syaratnya, pimpinan KPK harus steril dari orang-orang yang bermasalah. Pemeriksaan Yulianis di apartemen Ritz Carlton atas biaya dari Yulianis adalah skandal yang sangat tidak bermoral," ujar Rizal Ramli kepada wartawan usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung KPK, Jumat (9/3).
Menurut Rizal Ramli, yang juga dikenal sebagai tokoh perubahan nasional, Abraham Samad bisa menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Sebagai anak muda, Abraham masih bersih dari berbagai beban rekam jejak yang tidak berintegritas.
Namun salah satu kelemahan KPK selama ini antara lain karena pimpinannya tidak solid. Yang lebih parah lagi, ada pimpinan KPK yang justru melindungi para koruptor.