Manajemen Subsidi Yang Amburadul

Ilustrasi Penaikan BBM

Satelit9.com-Pemerintah berniat menaikkan harga BBM Rp1.500 per liter demi mengejar penghematan subsidi sekitar Rp38 triliun. Namun, sebagian besar hasil penghematan itu, yakni Rp25,6 triliun atau sekitar 70%, akan dibagi-bagikan langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,5 juta rumah tangga miskin selama sembilan bulan.

Hanya Rp5 triliun yang digunakan untuk memberikan kompensasi bagi angkutan umum. Sisanya untuk beasiswa, menyubsidi beras untuk rakyat miskin, dan untuk tambahan dana infrastruktur.

Ironisnya, pada saat yang bersamaan pemerintah justru berniat memangkas subsidi pupuk dan benih untuk para petani. Padahal, dua jenis subsidi itu jauh lebih produktif ketimbang BLT.

Subsidi pupuk yang tadinya Rp16,94 triliun dipangkas dalam Rancangan APBN Perubahan 2012 hingga Rp2,98 triliun menjadi tinggal Rp13,95 triliun. Subsidi benih yang cuma Rp279,9 miliar dalam APBN 2012 dipangkas hingga 53,7% menjadi hanya Rp129,5 miliar dalam RAPBN-P 2012.

Pemerintah beralasan pemangkasan itu disebabkan rendahnya realisasi penyaluran subsidi pupuk dan benih tahun-tahun sebelumnya. Padahal, dampak terbesar penaikan harga BBM ialah melambungnya harga pangan.

Lonjakan harga pangan terjadi, salah satunya karena produksi pangan anjlok lantaran petani menghadapi rupa-rupa tekanan, seperti cuaca ekstrem, hama, irigasi yang buruk, serta mahalnya harga pupuk dan benih.

Mestinya, jika pemerintah ingin mengamankan harga pangan dari lonjakan akibat penaikan harga BBM, produksi pangan harus digenjot. Untuk menggenjot produksi pangan, tekanan bertubi-tubi yang dialami petani harus dihilangkan, salah satunya memberikan subsidi pupuk, benih, dan mengalokasikan dana infrastruktur untuk irigasi yang jauh lebih besar.

Karena itu, sangat wajar jika kemudian petani menolak skema BLT yang kini disebut BLSM itu sebagai kompensasi penaikan harga BBM. Selain tidak produktif dan tidak berdampak signifikan bagi mereka, bantuan darurat yang muncul saban penaikan harga BBM itu dinilai cuma menyelamatkan citra Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia memberi konfirmasi pendapat itu. Hasil survei menyebutkan jika program BLT digelontorkan, 53,74% responden menyatakan Yudhoyono sebagai pihak yang berjasa dan 54,36% responden juga menyatakan Partai Demokrat paling berjasa.

Subsidi sejatinya ialah katup pengaman bagi rakyat yang didera kesulitan agar segera bangkit dan mampu berdaya dalam jangka panjang. Namun, subsidi yang salah kelola dan hanya bagi-bagi uang justru melahirkan ketergantungan, kemalasan, dan bahkan malapetaka berkepanjangan.