Tragedi teranyar menimpa tiga TKI asal Dusun Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Herman, 34, Abdul Kadir Jaelani, 25, dan Mad Nur, 28. Mereka yang merantau ke negeri jiran untuk mengais uang justru pulang tanpa nyawa.
Ketiga TKI itu tewas akibat laku bengis aparat Kepolisian Diraja Malaysia yang memberondong mereka dengan tembakan di area Pelabuhan Port Dickson, Negeri Sembilan, 25 Maret dini hari. Alasannya, korban merampok sehingga perlu dihadiahi peluru tajam berkali-kali.
Mayat korban bahkan diperlakukan layaknya bukan jasad manusia. Saat diautopsi di RS Port Dickson sehari setelah kejadian, sejumlah organ tubuh ketiga TKI itu hilang atau sengaja dicuri untuk diperdagangkan.
Kepolisian Malaysia tentu membantah keras tudingan itu. Namun, autopsi ulang oleh ahli forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB, kemarin, menunjukkan sebaliknya. Jenazah korban yang diangkat dari liang kubur diperiksa dan hasilnya sungguh mengagetkan.
Menurut keluarga korban yang menyaksikan autopsi, jasad Herman sarat keganjilan. Kedua matanya hilang, kepala terbelah, bahkan ditemukan plastik di kepala dan beberapa alat bedah tertinggal di tubuhnya.
Apa pun penyebabnya, ketiga TKI tak layak dibunuh. Dipandang dari sudut mana pun, menghilangkan organ tubuh manusia adalah kejahatan luar biasa.
Tragedi itu sekaligus menguatkan fakta bahwa TKI akrab dengan penistaan.
Belum hilang dari ingatan ketika Kikim Komalasari, TKI asal Cianjur, Jawa Barat, disiksa lalu dibunuh sang majikan dan mayatnya dibuang ke tempat sampah di Arab Saudi, dua tahun silam. Atau, saat Sumiati, TKI asal Dompu, NTB, digunting mulutnya.
Harus diakui, tragedi tiada henti yang melanda TKI tak lepas dari kegagalan negara dalam mengelola para pendulang devisa itu. Menteri tenaga kerja sudah berkali-kali berganti, tapi proses rekrutmen dan pengiriman TKI tetap saja amburadul. Itulah yang menyebabkan TKI menjadi sasaran empuk kekejaman di negeri orang.
Pemerintah selalu semringah ketika menyebut para TKI sebagai pahlawan devisa karena memang uang yang mereka kirim ke Tanah Air mencapai Rp100 triliun. Tetapi, proteksi terhadap mereka terus saja minimal.
Jika pemerintah tetap inferior, jika pembelaan negara hanya tampak ketika terjadi insiden, derita yang menimpa TKI tak akan berkesudahan.
Kasus yang menimpa Herman, Abdul Kadir, Mad Nur, dan TKI lainnya tak hanya mencabik nilai kemanusiaan, tetapi juga melukai harkat dan martabat bangsa ini.
Kita mendesak pemerintah bersikap tegas demi harga diri bangsa serta harkat dan martabat warga negara. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah Malaysia adalah keharusan.Dari dulu hingga sekarang, sejak zaman rezim orde baru hingga ke Pemerintahan yang terkini, kita tetap saja tak berubah. Urusan TKI masih saja centang perenang, bagaikan benang kusut yang tak jelas ujung pangkalnya. Para Elite negeri ini tak pernah mau belajar dari pengalaman masa lalu, pengalaman pahit yang menimpa para TKI tak pernah membuat kita sadar dan berbenah diri.
Seyogyanya, dengan banyaknya kasus penganiayaan terhadap TKI diluar negeri, Pemerintah ( kemenaker) harus bisa mengambil langkah, membuat kebijakan yang menjamin kemananan dan keselamatan mereka dalam bekerja diluar negeri, sehingga bangsa ini tidak menjadi seekor keledai yang terjebak secara berulang-ulang pada lobang yang sama. Itupun jika kita masih mau menyebut diri kita sebagai bangsa yang peduli akan nasib para TKI, jika tidak , maka perlu dipertanyakan kembali “apakah kita masih memiliki akal dan pikiran yang sehat ?”