Menkeu beralasan usulan dan ekspansi proyek yang dibahas dalam teritorial affair di antara kementerian lembaga, Bapennas dan kementerian keuangan diajukan untuk disetujui sebelum diajukan ke DPR.
“Saya belum tahu itu. Tapi Kalau seandainya tentang itu kita bisa lihat book nya apa statusnya tapi proyek kalau ada ekspansi pasti nanti kementerian usulkan dan dibicarakan. Dan usulan itu disetujui dewan kabinet dan dibawa ke parlemen dibahas dalam bentuk nota keuangan,” ungkapnya usai rapat konsultasi bersama Ketua DPR dan Komisi X DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta Rabu (30/5).
Agus mengungkapkan bahwa alur proyek pembangunan sarana olahraga umumunya harus diketahui kementerian terkait. Selain itu proses persetujuannya tidak bisa selesai pada anggaran pada tahun yang sedang berjalan dengan alasan APBN hanya berlaku satu tahun dan kemudian diajukan kepada bendum (bendahara umum) negara.
Proyek mulityears, imbuh Menkeu, terkategori area pemerintah. Selaku bendahara umum dan keuangan negara, bila terjadi kekurangan pada proyek multiyears, pengguna anggaran mau mencari dana tambahan setidaknya harus dapat persetujuan komisi terkait atau melalui badan anggaran.
Setidaknya proyek senilai lebih dari Rp 125 Miliar harus diusulkan menjadi proyek multiyears dan harus melalui persetujuan Menteri Keuangan untuk dikaji.
“Kalau tentang proyek khusus nanti saya perlu waktu untuk cek tapi multiyears bukan di DPR, cukup di kementrian lembaga itu untuk mempelajari dan menyampaikan argumentasi kenapa tidak bisa selesai di tahun berjalan,” tambahnya.
Bila proyek multiyears dilaksanakan, bukan berarti tersedia anggaran untuk di tahun yang akan datang. Karena anggaran proyek disetujui untuk satu tahun tapi sudah tercatat bahwa kementerian (Kemenkeu) butuh waktu lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan pembahasannya. (uci)