Satelit9.com,Jakarta-Masih ingat kejadian lumpur lapindo ???
Peristiwa luar biasa yang terjadi enam tahun silam tersebut adalah ulah dari sebuah perusahaan yang bernama PT.Lapindo Brantas Inc. perusahaan tersebut dimiliki oleh orang yang menjadi ketua umum partai golkar saat ini. Hmmmm….saya tidak perlu sebutin namanya yang jelas dia juga merupakan pengemplang pajak terbesar di negara ini. anda semua sudah tau bahwa pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo masih belum dibayar lunas olehnya. Enam tahun lalu sejak 29 Mei 2006 Skandal Semburan Lumpur Lapindo, bangsa ini jadi saksi negara takluk kepada kepentingan korporasi. Dari sebuah kesalahan teknis pengeboran sumur Banjar Panji #1 oleh PT Lapindo Brantas, hingga mobilisasi pemerintah menanggung risiko ‘bencana” ini. Skandal dimulai dari, lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Patut dicatatan, bahwa limpahan tanggung jawab ini tanpa proses hukum yang jelas.
Semburan lumpur lapindo tidak hanya membawa actual padatan atau cairan, tapi juga gas. Warga porong dipaksa menghirup gas beracun 6 tahun terakhir. Ratusan anak terancam putus sekolah akibat semburan lumpur Lapindo. Kualitas hidup mereka lambat laun mengalami penurunan akibat hilangnya kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Tercatat lebih dari 13 kematian warga tanpa kejelasan diagnosis. Sesak, kanker, dan bump menjadi ingatan keluarga yang ditinggalkan. Terakhir, kematian akibat bunuh diri karena accent pada bulan Mei 2012.Jumlah penderita ISPA di puskesmas Porong saja terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun empat tahun sejak lumpur menyembur, meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 24,7 ribu pada 2005 menjadi lebih dari 52,5 ribu pada 2009. Catatan tidak berbeda juga ditunjukkan Puskesmas Jabon dan Tanggulangin, ISPA selalu menempati urutan penyakit tertinggi sejak tahun 2006.
Tanah air kita terus digali, dikuras habis dan dijual murah. Rakyat selalu saja menjadi obyek pembodohan dan dikorbankan. Setelah tragedi penembakan tiga warga petani tahun lalu di Bima NTB, daftar panjang rakyat dikorbankan demi industri pertambangan terus bertambah. Tahun ini tiga petani pulau Sumba divonis sembilan bulan penjara, karena kukuh mempertahankan tanahnya yang dirampas perusahaan tambang Australia. Di Porong Sidoarjo, genap 2190 hari warga terus dalam keterancaman karena semburan lumpur Lapindo. Skandal kasus Lapindo tidak saja menguras kas negara juga menghancurkan kehidupan puluhan ribu warga di sana.
Kita tak bisa lagi terus diam. Sudah hampir 5 dekade sejak rezim orde baru hingga reformasi, perusahaan-perusahaan tambang dan negara-negara industri telah mendapat keuntungan luar biasa dari perusakan tanah, air dan udara, juga pelangggaran HAM dan pemerintahan yang korup.Oleh karena itu, 29 Mei – tepat pertama kalinya Lumpur lapindo membanjiri kawasan Porong diperingati sebagai Hari Anti Tambang (HATAM). Kami menyerukan penghentian seluruh operasi tambang di dunia hingga sektor-sektor publik menjamin keselamatan dan keamanan rakyat, produktivitas dan daya pulih rakyat serta keberlanjutan fungsi-fungsi layanan alam.
Kita pun terus berharap agar tidak ada lagi noda hitam, sebuah preseden buruk dari kegiatan industri hulu migas yang tidak bertanggung jawab, agar kita bisa mengembangkan negeri ini berdasarkan prinsip-prinsip acceptable accumulated dan acceptable babyminding menuju Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera.
.