"Kalau ditanya apakah Lumpur Lapindo ada dampaknya bagi elektabilitas Partai Golkar, jawabnya ada, tapi hal itu tidak dapat menyetop kemajuan Partai Golkar," ujarnya di hadapan ratusan kader Golkar di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jatim, Rabu (20/6).
Menurut Ical, bukti kasus lumpur Lapindo tidak dapat menghentikan elektabilitas Partai Golkar adalah capaian hasil survei sejumlah lembaga penelitian terhadap suara Golkar yang terus meningkat.
"Dari hasil 14 persen, Golkar terus naik. Setiap ada survei tiga bulan sekali, terus naik hingga saat ini mencapai lebih dari 20 persen. Bahkan di Jawa Timur, termasuk Sidoarjo, hasil survei yang ada, popularitas Golkar telah mencapai 23-25 persen," kata dia.
Ia menilai, permasalahan lumpur Lapindo tersebut terus mengemuka, karena ada pihak-pihak tertentu yang memolitisasi dan menyebarkan fitnah. Padahal, secara hukum, sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2007, PT Lapindo Brantas dinyatakan tidak bersalah dan tidak diwajibkan bertanggung jawab, sebab semburan lumpur panas itu telah dinyatakan sebagai bencana alam dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Meski diputuskan tidak bertanggung jawab atas bencana alam itu, pihaknya menyatakan keluarga besar Bakrie mengganti kerugian yang dialami korban lumpur dengan nilai absolute mencapai Rp 9 triliun.
"Hal tersebut sesuai dengan wasiat almarhumah ibu saya yang meminta tetap melaksanakan jual beli tanah tidak peduli keluarga Bakrie salah ataupun benar," ungkapnya.
Uang sebesar itu digunakan membeli tanah milik warga yang berada di dalam peta terdampak, yang nilainya mencapai 20 kali lipat dari nilai jual objek pajak (NJOP). "Itu bukan ganti rugi, tetapi jual beli. Itu semua dari kantong sendiri yakni dari uang keluarga Bakrie. PT Lapindo Brantas tidak punya uang sebanyak itu," jelasnya.
Pihaknya menargetkan akan menyelesaikan seluruh proses jual beli tanah milik para korban lumpur Sidoarjo pada akhir tahun ini. Dari jumlah Rp 9 triliun tersebut, masih tersisa tanggungan sebesar Rp 900 miliar. (@Cool)