"Sebaliknya, sikap yang terlalu bersemangat membela diri dan apologis bukan hanya akan menimbulkan sinisme publik, bahkan akan melahirkan apatisme dan kecaman-kecaman keras yang justru akan kontraproduktif," kata Hajriyanto di Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Dalam Daftar Indeks Negara Gagal 2012 posisi Indonesia kembali memburuk yaitu masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal. Pemerintah tambahnya perlu bersikap apa adanya, lugas, dan terbuka sehingga rakyat akan memberikan dukungan dan partisipasinya untuk bersama-sama memperbaiki keadaan.
Menurut Hajriyanto dukungan dan partisipasi publik ini penting sekali mengingat tiga indikator untuk menyusun FSI (Failed States Index) 2012 itu sangat terkait dengan perilaku sosial budaya masyarakat, yaitu tekanan demografis, protes kelompok-kelompok minoritas di masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia.
Hajriyanto meminta pemerintah beberkan saja semua permasalahan yang menyangkut ketiga indikator tersebut. Ke depan, tambahnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus dilakukan masyarakat.
"Di era keterbukaan seperti sekarang ini seyogyanya semua permasalahan juga harus dibuka saja agar masyarakat sadar sehingga permasalahan dapat dipecahkan bersama secara partisipatif," ujar Hajriyanto.
Ia mengatakan, tekanan demografi dalam bentuk ledakan demografis misalnya, akan sangat menuntut kesadaran rakyat untuk sama-sama mengendalikan ledakan jumlah penduduk yang implikasinya memang sangat besar dan berat bagi perekonomian nasional itu.
"Tidaklah mungkin affairs pengendalian penduduk dapat dilakukan seperti affairs KB di masa lalu yang sarat dengan pemaksaan. Semuanya harus tumbuh dari keadaran bersama," ucapnya.
Selain itu, tambahnya, penegakan hukum juga harus tegas dan konsisten.
"Ketidaktegasan dan inkonsistensi penegakan hukum akan menjadikan seolah-olah ada tekanan kelompok mayoritas terhadap minoritas tertentu. Padahal sebenarnya yg terjadi adalah tindakan pidana biasa saja, yaitu perusakan atau ancaman. Tapi karena tidak ada penegakan hukum mudah ditafsirkan sebagai suatu pembiaran oleh negara atas tindakan pelanggharan kebebasan beragama, padahal sebenarnya hanya pelanggaran hukum pidana biasa saja," imbuhnya.
Jika langkah-langkah drastis tersebut tidak kunjung dilakukan maka jangan terkejut jika posisi Indonesia dalam indeks negara gagal akan terus memburuk.
"Pemerintah mesti sadar bahwa Gengsi, prestasi, dan reputasi Indonesia sebagian besar berada di pundak negara, terutama pemerintah," tandasnya. (@Cool)