Mereka diantaranya adalah calon Wakil Gubernur Didik J. Rachbini dan calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Sebelumnya tim sukses mereka bersama tiga tim lainnya, yakni tim Alex Noerdin-Nono Sampono, tim Faisal Basri-Biem Benyamin dan tim Hendardji-Riza Patria menyepakati akan mensomasi KPU DKI atas kekisruhan DPT ini.
"Data-data DPT yang tidak beres tidak lebih menunjukkan bahwa itu memang tidak diurus dengan baik," ujar Didik saat ditemui di Universitas Al-Azhar Indonesia, Rabu (6/6).
Menurut Didik, dalam DPT terdapat nama-nama calon pemilih yang akan memberikan suara pada pemilihan 11 Juli mendatang. Apabila itu tidak dipenuhi dengan baik, maka yang rugi bukan hanya para kandidat saja, tetapi juga para pemilih.
"DPT tanggung jawab dinas kependudukan dan catatan sipil yang tidak becus mengurusnya," tudingnya.
Pada kesempatan yang sama, calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menegaskan apabila KPU DKI tidak juga merapihkan DPT, maka timnya akan melakukan boikot.
"Kita timses sudah sepakat kalau itu tidak dirapikan akan menolak tanggal 11 Juli. Boikot," tegasnya.
Menurutnya, memang wajar apabila KPU DKI menyatakan kekhilafannya dalam melakukan pendataan DPT, namun kekhilafan itu harusnya tidak berulang-ulang kali.
"Saya kan sudah bilang berkali-kali kalau ada kekhilafan tidak apa apa, solusinya sederhana, kalau memang ada penipuan, ya dipidanakan dua tahun, tapi ini kan jangan sampai warga DKI tidak jadi memilih karena kekhilafan DPT," ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya menegaskan akan melakukan penelitian berkaitan siapa yang harus bertanggungjawab dalam DPT ini.(@cool)