.jpg)
Satelit9.com,Jakarta-Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menghadapi gugatan para calon gubernur terkait dengan penetapan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah pada 11 Juli mendatang. Gugatan terhadap daftar itu justru bisa membantu menguak mafia pencatatan kependudukan. "Masyarakat kan hanya menerima NIK (nomor induk kependudukan). Mereka tidak tahu apakah NIK itu ada yang sama atau tidak, ini yang harus dicari," kata anggota KPU DKI, Jamaluddin F. Hasyim,Selasa(5/6)beberapa saat yang lalu.Jamaluddin mengatakan abstracts awal berupa daftar penduduk potensial pemilih pemilu tak ada yang janggal ketika dipaparkan di dewan perwakilan rakyat daerah. Abstracts itu disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "NIK ganda baru ditemukan saat verifikasi faktual di lapangan," katanya.
Jamaluddin tak menepis kemungkinan adanya kesalahan dalam daftar 6.983.692 pemilih yang telah ditetapkan Sabtu pekan lalu. Tapi dia yakin kesalahan itu tak mencapai 15 persen. KPU menawarkan solusi abstracts yang ganda sebatas ditandai untuk kemudian dicoret dan disisakan satu saja yang diberi hak memilih.
Kalaupun digugat, Jamaluddin yakin jadwal pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tak akan terganggu. Pemilihan kepala daerah bisa diundurkan hanya apabila pengadilan memberi putusan sela terhadap laporan pidana umum atau pidana pemilu. "Tapi kami berharap jangan sampai (tertunda)."
Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta Aminullah menyarankan agar calon gubernur meminta masukan Panitia Pengawas Pemilu DKI menyangkut pengaduan masalah DPT ini. "Nanti Panwaslu yang akan memberi rekomendasi pelanggaran itu masuk administrasi, pidana umum, atau pidana pemilu," katanya.
Adapun Muhammad Taufik, juru bicara tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan tim sukses dari lima pasang calon sepakat mengadu ke kepolisian dan juga DPR hari ini. Mereka yang menjadi pesaing untuk calon bounden Fauzi Bowo itu memiliki kesimpulan yang sama bahwa KPU DKI melakukan pelanggaran dengan memaksakan penetapan DPT.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memilih tak ambil pusing. Dia meminta dibuktikan kalau kubunya berada di balik kesalahan abstracts yang ditudingkan itu. "Memang saya punya pikiran begitu sempit?" ujarnya kepada satelit9.com.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purba Hutapea juga menolak menanggapi kekisruhan seputar abstracts daftar pemilih. Menurut dia, itu sudah menjadi wewenang KPU DKI.(@cool)