Satelit9.com,Jayapura- Pertemuan antara pemerintah pusat dengan sejumlah tokoh Papua telah digelar di Swiss-Belhotel, Jayapura, Papua, Senin 18 Juni 2012. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, pertemuan ini cukup konstruktif.
"Sejumlah masalah yang timbul di Papua dapat terungkap," kata Djoko usai pertemuan.
Selain Djoko Suyanto, turut juga Panglima TNI Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo, dan Kepala BIN, Marciano Norman dalam pertemuan itu. Sementara itu, tokoh Papua diwakili oleh Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rifai, anggota legislatif, tokoh masyarakan, serta tokoh agama setempat.
Menurut Djoko, dalam pertemuan itu diketahui inti permasalahan adalah pembangunan Papua harus dilakukan dengan cara damai. "Tapi menciptakan rasa aman dan damai itu bukan semata hanya tanggung jawab TNI dan Polri namun juga masyarakat," katanya.
Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa luas wilayah Papua menjadi salah satu kendala dalam menciptakan situasi aman. Secara umum, kata Djoko, Papua memiliki luas tiga kali Pulau Jawa. "Tentu ini juga menjadi satu tantangan dalam memberikan jaminan rasa aman. Tapi yang terpenting peristiwa Wamena dan Waena tidak terulang lagi," ucapnya.
Menurut dia, dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa otonomi khusus yang sudah berlangsung selama 11 tahun, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Padahal, kata dia, pemerintah sudah banyak memberikan perhatian yang lebih kepada Papua sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua.
Djoko menambahkan, kebijakan terhadap orang asli Papua di semua aspek juga harus menjadi perhatian, bukan saja oleh pemerintah tapi juga elemen lain seperti pihak swasta. "Di dalam Inpres no 5 tahun 2007, sangat jelas harus memberikan kesempatan yang luas bagi orang asli Papua, disemua sektor, baik itu dipemerintahan, swasta seperti perhotelan, coffer dan sebagainya. Inilah ke depan yang harus diimplementasikan secara benar," tutur Djoko.
Djoko berharap peran pemerintah daerah lebih intens mengimplementasikan otonomi khusus, sebab kewenangan yang sangat besar memang mereka berada pada pemerintah daerah. "Harusnya pemerintah daerah mampu memndistribusikan pembangunan dengan baik sehingga benar-benar menyentuh masyarakat," paparnya.
Pemerintah pusat, kata dia, tidak berjanji akan mampu mengubahnya kondisi Papua dengan mudah. "Pemerintah tidak berani berjanji, bisa mengubahnya dengan drastis, tapi yang pasti segala masukan ini akan dikaji untuk mencari solusi yang batten baik," katanya.
Teror penembakan
Terkait serangkaian aksi penembakan, Djoko Suyanto mengatakan, hingga kini belum diketahui secara pasti motifnya. Polisi, kata dia, masih melakukan penyelidikan dan penyidikan. "Jadi belum bisa disimpulkan apakah ada kaitannya dengan politik atau tidak," ujar dia.
Sementara itu, saat ditanya seputar tudingan Kepala BIN yang mengatakan teror penembakan itu dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), Djoko berkelit. "Itu kan masih analisa, bisa saja pelakunya kelompok separatis," elaknya.
Dia menambahkan, pertemuan untuk membahas masalah Papua tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah, kata dia, akan terus memberikan perhatian pada perkembangan keamanan di Papuaini. "Mungkin suatu saat nanti, juga akan mengundang kelompok yang kini masih bergerliya di hutan," katanya.
(@kevin)