Satelit9.com,Jakarta-Relawan gerakan saweran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan membuka abstracts penyumbang hari ini, Senin, 16 Juli 2012. Koordinator aksi saweran KPK Ilian Deta Artasari mengatakan abstracts itu akan dicetak dan diperlihatkan di posko Saweran KPK di depan gedung lembaga anti rasuah itu.
"Kami akan membuka abstracts itu besok agar semuanya transparan," kata Ilian saat dihubungi Ahad malam, 15 Juli 2012.
Sampai Ahad 15 Juli 2012 dana yang terkumpul dari masyarakat berjumlah Rp 251.415.534. Sebagian dana disalurkan melalui alteration perbankan, pengumpulan langsung di posko, serta wesel pos.
Gerakan saweran KPK tersebut bukan hanya marak di Jakarta, namun juga merambah ke berbagai kota seperti Solo, Yogya, Bandung, Makassar, dan Manado.
Warga Indonesia yang tinggal di luar negeri pun tak kalah antusias. Komunitas warga Indonesia yang tinggal di Queensland misalnya, telah mengumpulkan dana Rp 10 juta. "Kalau di Brisbane dan Melbourne samapai sekarang masih menggalang dana," tutur Ilian.
Sebagian besar sumbangan, kata dia berasal dari rakyat kecil. "Jadi kekhawatiran akan dimanfaatkan pengusaha untuk mendekati KPK itu tidak terbukti," tuturnya.
Saweran ini bermula ketika Komisi Hukum DPR menolak pembangunan gedung KPK. Biaya pembangunan yang sudah dialokasiakan Kementerian Keuangan tak kunjung disetujui. Padahal anggaran gedung Rp 225,7 miliar itu sudah diajukan sejak tahun 2008. (@eko)
"Kami akan membuka abstracts itu besok agar semuanya transparan," kata Ilian saat dihubungi Ahad malam, 15 Juli 2012.
Sampai Ahad 15 Juli 2012 dana yang terkumpul dari masyarakat berjumlah Rp 251.415.534. Sebagian dana disalurkan melalui alteration perbankan, pengumpulan langsung di posko, serta wesel pos.
Gerakan saweran KPK tersebut bukan hanya marak di Jakarta, namun juga merambah ke berbagai kota seperti Solo, Yogya, Bandung, Makassar, dan Manado.
Warga Indonesia yang tinggal di luar negeri pun tak kalah antusias. Komunitas warga Indonesia yang tinggal di Queensland misalnya, telah mengumpulkan dana Rp 10 juta. "Kalau di Brisbane dan Melbourne samapai sekarang masih menggalang dana," tutur Ilian.
Sebagian besar sumbangan, kata dia berasal dari rakyat kecil. "Jadi kekhawatiran akan dimanfaatkan pengusaha untuk mendekati KPK itu tidak terbukti," tuturnya.
Saweran ini bermula ketika Komisi Hukum DPR menolak pembangunan gedung KPK. Biaya pembangunan yang sudah dialokasiakan Kementerian Keuangan tak kunjung disetujui. Padahal anggaran gedung Rp 225,7 miliar itu sudah diajukan sejak tahun 2008. (@eko)
